2.087 IUP Mulai Dicabut, Diantaranya Pertambangan di Jambi


Senin, 10 Januari 2022 - 23:23:05 WIB - Dibaca: 67 kali

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.(*/net) / HALOSUMATERA.COM

JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), Senin 10 Januari 2022. IUP yang dicabut merupakan izin yang tidak beroperasi, tidak ditindaklanjuti dengan izin usaha, ataupun tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tidak akan tebang pilih dalam proses pencabutan IUP. Menurutnya, itu merupakan bentuk pembenahan dan tindakan tegas pemerintah kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan izin.

"Pencabutan izin ini tidak untuk ditujukan pada satu kelompok tertentu. Semua sama. Jangan ada yang berpikir pengusaha tertentu bisa mengendalikan pemerintah. Kita ingin menyatakan bahwa Indonesia akan melakukan proses penegakan hukum dalam konteks izin-izin, berdasarkan aturan yang sudah ada," kata Bahlil melalui keterangan tertulis, Senin (10/1/2022) dilansir dari detik.com.

Bahlil sebelumnya mengungkapkan total perizinan yang akan dicabut terdiri dari 2.087 IUP dengan total luas lahan 3.201.046 hektare, kemudian ada tambahan 19 IUP sehingga total menjadi 2.097 IUP. Lalu ada 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) dengan total luas 3.126.439 hektare, dan HGU Perkebunan dengan total luas 34.448 hektare.

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pagi ini Bahlil telah menandatangani 19 surat pencabutan IUP, terdiri dari 13 IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan 6 IUP Operasi Produksi Batu Bara. IUP tersebut mayoritas berlokasi di luar pulau Jawa.

Pemilik IUP Mineral Logam berlokasi di Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Sementara pemegang IUP Operasi Produksi Batu Bara berlokasi izin di Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

"Ini bentuk penataan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita distribusi kepada pelaku usaha di daerah yang memiliki kompetensi. Kita tidak mau izin-izin yang kita berikan itu hanya jadi kertas di bawah bantal atau dibawa lagi untuk mencari investor yang pada akhirnya tidak bisa terealisasi," jelasnya.

Bahlil menekankan pentingnya investasi yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Kolaborasi antara investor besar dengan pengusaha di daerah penting dilakukan untuk menghindari munculnya konflik wilayah di daerah. Distribusi aset sumber daya alam merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan pemerataan kepada pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kita butuh pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur yang masif sudah dilakukan sejak era pemerintahan Jokowi-JK, bisa dioptimalkan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pemerataan, itu menimbulkan ketidakadilan," ujar Bahlil.

Dia mengapresiasi masukan dan saran dari berbagai Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang mengingatkan tentang isu lingkungan. Bahlil yakin bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan permasalahan lingkungan tersebut.

"Kita hargai saran dari teman-teman LSM. Itu merupakan saran yang membangun dan dapat dijadikan referensi dalam memberikan izin berikutnya, atau dalam teknis pelaksanaan penerbitan AMDAL. Kalau perusahaan main-main lagi, tidak memperhatikan lingkungan dan mengurus AMDAL-nya, ya tidak menutup kemungkinan izinnya bisa kita evaluasi dan dicabut lagi," tambah Bahlil.(*)

Sumber: detik.com




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Bupati Pimpin Rakor dengan Perusahaan di Tanjabbar

TANJABBAR – Bupati Tanjung Jabung Barat Drs H Anwar Sadat M  Ag menghadiri sekaligus memimpin Rapat Koordinasi bersama perusahaan- perusahaan yang beroperasi

Ekonomi

Rakorda Nasdem Tanjabbar, Fasha Berikan Motivasi dan Bantuan Ambulans

TANJABBAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menggelar pelantikan sekaligus pembukaan Rapat Koordinasi Daera

Politik

Luhut Minta PT PLN Batubara Dibubarkan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta anak usaha PT PLN (Persero), yaitu PT PLN Batubara dibubarkan. L

Berita Daerah

2.087 IUP Mulai Dicabut, Diantaranya Pertambangan di Jambi

JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP), Senin 10 Januari 2022. IUP yang dicabut me

Ekonomi

Ini Nama Pejabat Eselon II Tanjabbar yang Dilantik Bupati

TANJABBAR - Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Drs H Anwar Sadat M Ag melantik tiga pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjabbar

Berita Daerah


Advertisement