KUALATUNGKAL – Berdasarkan data di Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjabbar, seluas 35 ribu kawasan hutan telah dirambah, baik itu masyarakat maupun perusahaan. Hutan yang diokupasi tersebut beralih ke perkebunan sawit.
Hal ini dituturkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjabbar melalui Kabid Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Dri Handoyo, ditemui infotanjab.com di ruang kerjanya, Kamis siang.
Kendati demikian, Dishut terus berupaya mempertahakan kawasan hutan, agar terjaga kelestariannya.
Hutan yang diokupasi tersebut termasuk Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas maupun Hutan Lahan Gambut.
“Ada yang ditanami sawit dan karet. Paling banyak di wilayah ulu. Tapi secara umum menyebar hingga ke Betara,” kata Dri Handoyo.
Pelbagai upaya tengah dilakukan, mulai dari memasang papan larangan, sosialisasi ke masyarakat dan perusahaan, bahkan melakukan tindakan represif.
Bagi kawasan hutan yang sudah terlanjur ditanami sawit oleh masyarakat, Dishut tidak mau gegabah dalam melarang masyarakat. “Kita juga tidak bisa melarang, tapi kita tidak bisa membiarkan begitu saja,” jelasnya.
Apakah Kawasan Hutan yang telah diokupasi dapat dilepaskan menjadi APL? Dri Handoyo tak begitu menjamin. Pasalnya, penetapan tata ruang merupakan tugas bersama, dan ada analisai yang mendalam terhadap hal ini.(*)
Editor : Andri Damanik
TANJABBAR – Fraksi-fraksi di DPRD Tanjabbar menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 2025 yang disampaikan dalam Paripurna DPRD Tanjabbar. Pers
TANJABBAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi meningkatkan eskalasi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal
TANJABBAR - Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hamdani, S.E., menghadiri undangan persiapan pengamanan yang digelar secara virtual dari Mabes Polri pada
TANJABBAR - Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., menghadiri sekaligus menyambut kunjungan kerja Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) X
TANJABBAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna Pertama Tahun 2026. Rapat paripurna tersebut dipimpi