KUALATUNGKAL – Berdasarkan data di Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjabbar, seluas 35 ribu kawasan hutan telah dirambah, baik itu masyarakat maupun perusahaan. Hutan yang diokupasi tersebut beralih ke perkebunan sawit.
Hal ini dituturkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjabbar melalui Kabid Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Dri Handoyo, ditemui infotanjab.com di ruang kerjanya, Kamis siang.
Kendati demikian, Dishut terus berupaya mempertahakan kawasan hutan, agar terjaga kelestariannya.
Hutan yang diokupasi tersebut termasuk Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas maupun Hutan Lahan Gambut.
“Ada yang ditanami sawit dan karet. Paling banyak di wilayah ulu. Tapi secara umum menyebar hingga ke Betara,” kata Dri Handoyo.
Pelbagai upaya tengah dilakukan, mulai dari memasang papan larangan, sosialisasi ke masyarakat dan perusahaan, bahkan melakukan tindakan represif.
Bagi kawasan hutan yang sudah terlanjur ditanami sawit oleh masyarakat, Dishut tidak mau gegabah dalam melarang masyarakat. “Kita juga tidak bisa melarang, tapi kita tidak bisa membiarkan begitu saja,” jelasnya.
Apakah Kawasan Hutan yang telah diokupasi dapat dilepaskan menjadi APL? Dri Handoyo tak begitu menjamin. Pasalnya, penetapan tata ruang merupakan tugas bersama, dan ada analisai yang mendalam terhadap hal ini.(*)
Editor : Andri Damanik
JAMBI — Sudah rutin dilakukan, setiap merayakan Idul Adha, warga Blok C Perumahan Aurduri, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, menyembeli
JAMBI –Tim Satgaswil Jambi Densus 88 AT Polri bersama 10 Eks Napiter melaksanakan penyembelihan hewan kurban, di Kelurahan Simpang Kawat Kota Jambi, Jumat
TANJABBAR – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, SE, ME, meresmikan operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Panyabunga
TANJABBAR - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., menyambut kunjungan Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Me
TANJABBAR – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik