KUALATUNGKAL – Berdasarkan data di Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjabbar, seluas 35 ribu kawasan hutan telah dirambah, baik itu masyarakat maupun perusahaan. Hutan yang diokupasi tersebut beralih ke perkebunan sawit.
Hal ini dituturkan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjabbar melalui Kabid Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Dri Handoyo, ditemui infotanjab.com di ruang kerjanya, Kamis siang.
Kendati demikian, Dishut terus berupaya mempertahakan kawasan hutan, agar terjaga kelestariannya.
Hutan yang diokupasi tersebut termasuk Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas maupun Hutan Lahan Gambut.
“Ada yang ditanami sawit dan karet. Paling banyak di wilayah ulu. Tapi secara umum menyebar hingga ke Betara,” kata Dri Handoyo.
Pelbagai upaya tengah dilakukan, mulai dari memasang papan larangan, sosialisasi ke masyarakat dan perusahaan, bahkan melakukan tindakan represif.
Bagi kawasan hutan yang sudah terlanjur ditanami sawit oleh masyarakat, Dishut tidak mau gegabah dalam melarang masyarakat. “Kita juga tidak bisa melarang, tapi kita tidak bisa membiarkan begitu saja,” jelasnya.
Apakah Kawasan Hutan yang telah diokupasi dapat dilepaskan menjadi APL? Dri Handoyo tak begitu menjamin. Pasalnya, penetapan tata ruang merupakan tugas bersama, dan ada analisai yang mendalam terhadap hal ini.(*)
Editor : Andri Damanik
TANJABBAR – Dalam upaya memperkuat jalinan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, Ketua Komisi III (Tiga) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Ba
TANJABBAR – Anggota DPRD Tanjabbar Daerah Pemilihan (Dapil) II, yang meliputi Kecamatan Betara dan Kuala Betara, Albert Chaniago, SP, menggelar kegiatan reses
TANJABBAR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Hamdani, SE, menghadiri Haul Akbar Syekh Abdul Qadi
TANJABBAR – Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Halaman Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Rabu (1/10/2025), berlangsu
TANJABBAR – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjab Barat resmi menandatangani Rancangan Peraturan Dae