JAMBI|HALOSUMATERA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Jambi kembali melaksanakan aksi lanjutan evaluasi 1 tahun Pemerintahan Gubernur Jambi di kantor DPRD Provinsi Jambi pada Jumat 15 Juli 2022.

Dalam Aksi Lanjutan tersebut KAMMI bersama kelompok Cipayung Plus Jambi (HMI, GMNI dan GMKI) menyampaikan sejumlah tuntutan.

KAMMI dalam aksi unjuk rasanya menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dengan persoalan program Dumisake yang menjadi hal penting bagi terpilihnya Haris-Sani.

Pada aspirasinya itu, KAMMI menyebut bahwa dalam hal relevansi program Dumisake yang menjadi program utama Gubernur Jambi Al Haris terlihat hanya mengada-ngada saja. Pasalnya, KAMMI menganggap program 1.000 tower tidak jelas arahnya kemana, apalagi masa jabatan Gubernur Jambi hanya 3 tahun.

"Program Dumisake yang ditenggarai oleh Bapak Gubernur sangat tidak relevan dalam segi pelaksanaannya, karena masa jabatan beliau yang 3 tahun lamanya dan situasi krisis yang dialami oleh Provinsi Jambi mustahil kiranya ini dapat terwujud 1.000 Tower. Misalnya estimasi terlaksana, akankah semuanya terealisasi karena butuh fokus yang ekstra bagi pemerintah hanya untuk mengurus persoalan ini, belum lagi yang lain," ujar Kabid Kebijakan Publik KAMMI Daerah Jambi, Khori Esa Mahendra.

Ia juga menyebut bahwa program Gubernur hanya akal-akalan untuk menggaet hati masyarakat Jambi demi mengamankan posisinya sebagai Gubernur Jambi, apalagi pada tahun 2024 ambisi untuk mencalonkan diri lagi dalam kontestasi pemilu serentak besar peluangnya.

"Kami melihat program kerja Gubernur Jambi hanya secarik program akal-akalan untuk mendapatkan simpatik pemilihnya pada pemilu kemarin, kami menduga ada motif politik dalam program kerja beliau dalam mengamankan posisinya sebagai gubernur," ujar Khori.

Tak hanya itu Khori mendesak ada regulasi yang jelas dalam hal transparansi pelaksanaan dalam program kerja Dumisake Gubernur Jambi, selain tuntutan soal Dumisake KAMMI juga sampaikan polemik maraknya kasus LGBT dan Pernikahan sesama jenis yang viral di Jambi beberapa waktu yang lalu.

Ia mengatakan Provinsi Jambi lekat dengan budaya moral keagamaan dan simbol adat bagi masyarakat Melayu Jambi, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.

"Tidak ada tempat bagi penyimpangan seksual ataupun penyimpangan lain di Provinsi Jambi, sebagai generasi melayu Jambi kita lekat dengan budaya moral agama, adat melayu jelas mengatakan adat besendi syarak, syarak besendi kitabullah. Maka kita minta dalam hal ini gubernur jambi untuk melarang segala bentuk penyimpangan seperti ini di Provinsi Jambi," ucapnya.

Terakhir, Khori juga menegaskan bahwa KAMMI adalah Gerakan Mahasiswa yang lahir dari rahim reformasi dan KAMMI memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga segala bentuk kezhaliman dan penyimpangan di negeri ini.

Sayangnya, aksi serentak yang dilakukan oleh KAMMI dan Kelompok Cipayung Plus Daerah Jambi (HMI, GMNI, dan GMKI) tak digubris oleh Gubernur Jambi dan juga Ketua DPRD Provinsi Jambi.(*/Zuandanu)