TANJABBAR – Polemik Mega Proyek Pintu Air Parit 10 Desa Tungkal I Kabupaten Tanjabbar terus bergulir. Proyek senilai Rp 4 miliar tersebut kini sedang diaudit khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan selaku aparat pengawas intern pemerintah.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi III DPRD Tanjabbar Albert Chaniago dikonfirmasi halosumatera.com, Jumat siang (2/1/26).

Albert mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Dinas PUPR Tanjabbar belum lama ini, proyek pintu air tersebut sedang dalam audit. “Untuk hasil auditnya kita belum tahu, dan juga kenapa dilakukan audit khusus, kita belum ngejar ke ranah itu,” kata Politisi PAN ini.

Sebelumnya proyek ini juga sudah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Jambi. Namun Albert tidak mengetahui hasil temuan proyek tersebut. “Jadi selain BPK RI, ada juga audit khusus dari BPKP,” tukasnya.

Albert mengatakan, Komisi III Tanjabbar telah melakukan pengecekan terhadap proyek Pintu Air Parit 10 pada awal Desember 2025 lalu. Diakui dia, memang ada keretakan di bagian turap sebelah kanan.

“Kalau kita masuk sebelah kanan, ada retak. Kalau saya lihat bangunan itu gak nyatu, sehingga timbul retakan, namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi kontruksi bangunan,” kata Albert.

Soal ini, Komisi III juga sudah menyampaikan secara lisan dan telah mengirimkan video melalui pesan WhatsApp ke Kadis PUPR. “Waktu pertemuan dengan Dinas PUPR kita juga sudah sampaikan soal bagian yang retak, dan sudah ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Disinggung soal Sertifikat Badan Usaha perusahaan pelaksana kontruksi Pintu Air, Albert mengaku tidak sampai mengecek secara detail ke proses tender. “Kalau soal SBU itu ranahnya Dinas PUPR,” ungkapnya.

Ditambahkan Albert, pengusulan proyek Pintu Air ini bukanlah melalui Pokir DPRD Tanjabbar. Dia meyakini pintu air melalui program Dinas PUPR atas usulan masyarakat setempat.

“Kalau saya lihat di sekitar pintu air itu banyak kebun kelapa, dan memang berdampak untuk petani agar kebun tidak terendam. Kalau proyek ini pokir, kayaknya bukan, karena nilainya sampai Rp 4 Miliar,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar Eko Suwelo saat dikonfirmasi awak media membenarkan jika proyek tersebut sedang dalam audit BPKP (bukan BPK RI sebagai mana berita sebelumnya).

"Masih proses dilakukan pemeriksaan oleh BPKP," ungkap Kepala Inspektorat Tanjabbar, Eko Suwelo, ketika dikonfirmasi terkait perkembangan pemeriksaan, Selasa (30/12/2025) siang.(*/nik)