KUALATUNGKAL – Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Tanjabbar merespon positif laporan dari LSM dan masyarakat terkait dugaan penyelewenangan pembangunan yang dibiayai APBD maupun APBN.

Laporan yang disampaikan ke TP4D tetap ditindaklanjuti, demi melakukan pencegahan terjadinya kelebihan pembayaran pada kegiatan pembangunan yang didampingi.

Demikian dikatakan Ketua TP4D Tanjabbar Achmad Zulkarnain SH kepada infotanjab.com, Rabu (12/9).

Kata Achmad, laporan dugaan penyimpangan akan segera ditelusuri, dengan melakukan pengecekan ke lokasi. Jika progress tak sesuai, pihaknya menyurati dinas terkait untuk menindaklanjuti.

“Dalam hal ini kita sifatnya pencegahan, bukan langsung dilakukan penyelidikan. Disini kita surati, dinas terkait, agar menegur rekanan meningkatkan progress. Jangan sampai, anggaran yang dicairkan melebihi volume, sehingga menjadi temuan di belakang hari,” kata Achmad.

Diakui dia, dalam dua tahun terakhir, proyek yang didampingi TPAD, minim terjadi temuan kerugian negara. Paling tidak, hanya kesalahan administrasi.

“Tak seluruhnya memang yang didampingi, ada beberapa dinas, seperti Dinas Perkim Tanjabbar, Dinas PU dan Penataan Ruang, BPPRD Tanjabbar, dan beberapa dinas lainnya,” tambah dia.

Bagaimana dengan pembangunan di luar pengawasan TP4D? Kata Achmad, jika ada laporan dugaan penyelewengan pembangunan, pelapor tentu dimintai keterangan. Identitas pelapor harus jelas, dan laporan yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

“Jadi laporan bukan hanya sembarang laporan, ada alat bukti, dan sebagainya. Dan jika memenuhi unsur, baru kita proses,” kata Achmad.(*)

Editor : Andri Damanik