KUALATUNGKAL - Imbas penghapusan dana hibah KNPI tahun 2016, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tanjabbar berencana menggugat DPRD Tanjabbar ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jambi. 

Ketua KNPI Tanjabbar, Suprayogi mengatakan, hasil hearing beberapa waktu lalu dengan DPRD Tanjabbar belum ada tindaklanjut. Janji untuk memfasilitasi ke BPK dan Mendagri urung dilakukan.

"Kami anggap hearing kemarin tidak ada hasil, dan kami sepakat menggugat DPRD Tanjabbar," ujar Suprayogi.

Yogi menambahkan, anggaran KNPI memang sudah diusulkan oleh eksekutif, hanya saja dicoret DPRD lantaran bertentangan dengan peraturan hibah.

"Pak Bupati kan sudah nyampaikan, bahwa ada kesalahan dalam menerjemahkan UU. Berarti pemkab memang mendukung organisasi kepemudaan di Tanjabbar," kata dia.

Ditambahkan Yogi, penghapusan anggaran hibah yang dilakukan tim banggar legislatif jelas melanggar UU Kepemudaan Nomor 40 thn 2009, pasal 51 yang berisi pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan.(*)

Editor : Andri Damanik