KUALATUNGKAL - Kegiatan Olahraga di Kabupaten Tanjabbar akan vakum, lantaran anggaran KONI ditiadakan tahun ini. Sejumlah pihak menilai pembatalan anggaran KONI tanpa ada solusi.
Suprayogi, Ketua KNPI Tanjabbar mengaku bingung dengan dengan kebijakan tim banggar yang enggan menyetujui anggaran KONI.
"Dari argumentasi yang mereka paparkan sejak kita hearing itu tidak jelas. Paradigma yuridisi yang meruka gunakan juga tidak jelas dan membingungkan, sehingga mereka mengorbankan dana olahraga di Tanjab Barat," tegasnya.
Lebih jauh dirinya menilai, ini merupakan salah satu bentuk kegagalan pihak Legislatif dalam menciptakan sumber daya manusia yang berprestasi. Dengan kata lain dan tidak menutup kemungkinan pihak Legislatif jugalah yang bertanggung jawab dan secara tidak langsung ikut membuat dunia olahraga di Tanjab Barat ini bakal mati suri.
"Jelas kedepannya kreativitas anak muda dan olahraga jati mati suri,"pungkasnya.
Kekecewaan serupa juga dilontarkan Anand Viqriza, salah pengurus KONI Tanjab Barat. Dirinya juga mempertanyakan dasar apa legislatif membatalkan anggaran KONI.
"Kalau dari persepsi undang-undang yang ada, ini sudah salah. Karena menurut undang-undang, namun saya lupa pasalnya, menyebutkan pemerintah daerah mewajibkan untuk menganggarkan atau membantu keolahragaan nasional. Namun disesuaikan dengan keuangan daerah,"sebutnya.
Anand Vikriza menambahkan, adanya larangan dana hibah, bukan jawaban yang realistis. Mengingat kepemudaan dan olah raga semua berada dibawah naungan Disporabudpar sebagai dinas yang menaunginya. Seharusnya, bisa dialokasikan atau dialihkan sebagai bentuk dana kegiatan di Dispora.
"Tetapi jawaban dari pihak Legislatif berdalih karena adanya Permendagri, ini sangat lucu kalau saya bilang, karena kita juga dak jelas Permendagri apa itu. Soalnya kalau Permendagri memang bicara soal hibah, tetapi yang kita bicarakan ini soal olahraga kita yang tidak ada dananya. Saya yakin kalau seperti ini kejadiannya olahraga kita bakal mati suri dan minim prestasi. Kalau seperti ini,otomatis daerah kita yang malu dengan daerah lainnya," jelas Anand.
Dirinya juga menyebut, bukan tidak mungkin, di tahun ini bakal banyak pengurus cabor yang enggan dan akan mengundurkan diri, lantaran tidak adanya dukungan dari pihak Legislatif.
"Yang saya tidak habis pikir itu, banyak dari pengurus cabor di Tanjab Barat ini yang duduk di DPRD itu. Tetapi mengapa mereka semua tidak bisa memperjuangkan ini, diam saja dan malah tidak menyetujuinya. Seharusnya mereka yang turut memperjuangkan ini bukan membatalkan," tegasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Ahmad Jahfar, belum lama ini mengatakan, pembatalan anggaran hibah, baik itu organisasi kepemudaan maupun olahraga bukanlah keinginan dewan. Sebab, ada aturan yang tidak memperbolehkan, bahwa alokasi dana hibah tidak boleh berturut-turut setiap tahun anggaran.
"Seperti di daerah lain, harus mengembalikan dan tanggung renteng. Kita tidak mau seperti itu, karena yang bertanggungjawab nanti adalah pembuat kebijakan, yakni DPRD dan instansi terkait," ungkap pria yang juga pengurus Cabor di KONI Tanjabbar.(*)
Penulis : Lian
Editor : Andri Damanik
