KUALATUNGKAL – Polemik defisit anggaran di Kabupaten Tanjabbar belum juga terselesaikan. Sejauh ini dewan belum diajak rapat bersama membahas dana kurang salur yang jumlahnya berkisar Rp 400 miliar itu.

Adanya defisit anggaran ini berdampak pada program-program di seluruh SKPD, baik itu fisik maupun non fisik. Beberapa mega proyek sudah diluncurkan, lantaran sudah dilelang sebelum surat edaran bupati yang mengatur tentang pemangkasan anggaran.

Sementara itu, ada kegiatan fisik seperti di Dinas ESDM Tanjabbar sudah dijalankan. Informasi yang dirangkum, proyek di Dinas ESDM tidak dipangkas, seperti pemasangan jaringan tegangan rendah, sumur bor dan sebagainya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Tanjabbar, Faisal Riza angkat bicara. Menurut dia, seharusnya seluruh kegiatan dibahas bersama, mana yang akan dijalankan dan mana yang akan dipangkas di seluruh SKPD.

Faisal mengaku, belum ada sepucuk surat yang masuk dari Pemkab Tanjabbar untuk melakukan rapat bersama, membahas defisit anggaran.

“Itulah, Pemkab dak pernah menyurati dewan masalah defisit ini. Gak ngerti juga seperti apa, tanya pemkab saja. Susah soalnya,” ujar dia.

Ical, sapaan akrabnya, menilai, Pemkab Tanjabbar terkesan tidak peduli dengan defisit anggaran di Tanjabbar.

Dipihak lain, ada perbedaan pandangan dari Wakil Ketua DPRD Tanjabbar, Ahmad Jahfar. Belum lama ini, Jahfar mengatakan, pembahasan soal defisit anggaran akan dirampungkan pada forum APBD Perubahan.

“Jadi semua kegiatan dipending dan akan dijalankan setelah pembahasan forum APBDP 2015,” tutur dia.

Seperti diwartakan sebelumnya, defisit anggaran terjadi lantaran dana kurang salur dari DBH Migas, Dana Alokasi Umum.(*)

Editor : Andri Damanik