KUALATUNGKAL - PT Tanjungjabung Power sebagai mitra PLN dalam penyuplaian listrik tenaga gas mendapat sorotan keras dari dewan maupun perwakilan ormas yang hadir pada hearing, Selasa. PT TJP dianggap tidak komitmen dengan kesepakatan rapat pada 2 April lalu.

Sampai pada 30 April, PT TJP belum mampu mensuplai listrik ke Tanjabbar. Mau tidak mau, PLN mengambil langkah strategis dengan peningkatan kapasitas listrik dari sumber lainnya, baik itu PLTMG Sungai Keruh, PT LPPPI, PT DAS dan Gardu Induk Sabak.

Direktur PT TJP Audhy Fernando mengakui jika keterlambatan dalam operasional kesalahan dari TJP. Hanya saja, pihaknya sudah berusaha meningkatkan kapasitas listrik dengan mengoperasionalkan mesin dari Austria.

"Kami sudah serius. Dari segi komersil, lebih menguntungkan kalau kami gunakan mesin kaleng dari China dengan kemampuan 7MW. Tapi karena untuk kepentingan masyarakat Tanjungjabung Barat, kami datangkan mesin berkualitas baik dengan kemampuan 11 MW, " kata Fernando.

Dia menyesalkan, hanya kendala finansial, PT TJP begitu mendapat sorotan tidak baik.

"Sebelum pengambilan keputusan, saya hanya sekedar mengingatkan, tolong dihargai jerih payah kami, " kata Fernando, Selasa dalam hearing di Ruang Paripurna DPRD.

Dikatakannya, PT TJP juga sudah pernah memberikan kontribusi ke pemkab sebesar Rp 1,75 Miliar. "Kalau dikatakan tidak pernah memberikan kontribusi itu keliru, " ujarnya.

Asisten Pemerintahan Setda Tanjabbar Hidayat, mengatakan, dalam kondisi ini telah diketahui sumber permasalahannya. Dia berharap ada ketegasan dari PLN, karena PLN yang menjalin kontrak dengan PT TJP.

"Saya pikir sudah kita ketahui bersama benang merahnya, di TJP. Kalau ada kontrak, pasti ada pinalty. Kuncinya PLN, kontraknya harus dipertegas, kalau dibiarkan kontrak tetap mengambang, maka kejadian akan seperti ini, tidak ada solusi," ujar Hidayat.

Soal kontribusi PT TJP ke pemkab, Hidayat menyangkal keras. Dari data yang dia dapat, dana yang disetor ke pemkab itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi, dan jumlahnya jauh dari yang seharusnya dibayarkan.

"Itu bukan kontribusi, tapi utang TJP dan itu menjadi temuan BPK. Itu bagian dari kewajiban PT TJP memberikan ke pemda Rp 500 juta sesuai MoU. Dn kenyataannya itu tidak dibayar-bayar," kata Hidayat.

Ketua DPRD Tanjabbar Faisal Riza usai pertemuan mengatakan, akan melakukan rapat di internal terkait hasil hearing dengan semua pihak. Rapat hari ini hanya mendengar keterangan dari semua pihak, terutama dari PT GJE yang pada rapat sebelumnya tidak hadir.

"Kita tidak mengambil keputusan, kita hanya dengar keterangan. Dari sini kita akan rapat pimpinan, terkait rekomendasi yang akan kita sampaikan, " ujar Faisal Riza.

Icol selaku pimpinan rapat sedikit kecewa, lantaran semua pihak saling tunjuk hidung, mencari kesalahan satu sama lain. Seharusnya, jika tidak ada kata sepakat, masing perusahaan harus minta ke pemkab atau ke dewan untuk memediasikan hal ini.

"Kita kan gak bisa mencampuri sampai ke dalam. Karena ini hanya soal administrasi saja. 99 persen sudah selesai, gas sudah tersedia, hanya tinggal jaminan saja," kata Icol.

Kepala PLN Area Jambi Haris mengatakan akan siap mengawal masalah ini ke wilayah Palembang. Dia berharap ada saling percaya antara pihak yang menjalin kontrak.(*)

Editor : Andri Damanik

Baca Juga : Diam-diam Bupati Alihkan Jatah Gas ke Swasta