TANJABBAR – Belum lama ini, beredar surat pemberitahuan aksi dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KONAMI) Jambi yang akan melaksanakan aksi di Gedung KPK RI, 22 September 2022 lalu.

Dalam surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan KONAMI Jambi ke Kapolri Cq. Kabaintelkam Polri, dengan nomor surat 043/KONAMI-JMB/IX/2022, menyikapi dugaan adanya konspirasi antara eksekutif dan legislative di Kabupaten Tanjabbar Provinsi Jambi dalam hal Pokok-pokok pikiran anggota DPRD tahun 2022.

Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Tanjabbar H Abdullah beberapa hari lalu dikonfirmasi halosumatera.com, membenarkan adanya surat masuk terkait pemberitahuan aksi tersebut.

Hanya saja, Abdullah tidak berkomentar lebih jauh. Pihaknya akan melakukan rapat pimpinan, agar menanggapi hal ini dilakukan satu suara.

“Kita akan rapat antar pimpinan untuk satu suara menanggapinya ke publik,” ujar Abdullah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjab Barat Ahmad Jahfar dalam pesan Whats App nya, Selasa 29 September 2022, menuturkan, terkait Pokir, KPK sudah memberikan supervisi kepada DPRD pada rakor sebelumnya, bahwa pokir itu sah dan legal.

“Yang tidak boleh itu anggota DPRD mengerjakan pokirnya itu,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, beredar daftar pokir anggota DPRD Tanjabbar yang masuk dalam SIPD tahun 2022. Data tersebut terlampir puluhan halaman, berisi usulan program 35 anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar yang terinput dalam SIPD dan telah diverifikasi Bappeda Tanjabbar.

Hanya saja, dari data tersebut tidak seluruhnya pokir atau usulan yang terbiayai oleh APBD 2022.(*/nik)