KUALATUNGKAL - Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tanjabbar belum juga rampung. Pasalnya, Gubernur Jambi belum mengeluarkan Pergub sebagai landasan penetapan UMK tersebut.

Ketua SPSI Kabupaten Tanjabbar Hendra Koto, menyesalkan hal ini. Kata dia, seharusnya pergub sudah keluar pada 21 November 2015, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015.

"Gubernur berkewajiban mengeluarkan dan menetapkan UMK sebagai dasar diberlakukannya Upah Minimal Kabupaten (UMK) bagi seluruh buruh dan pekerja," kata Hendra belum lama ini.  

Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Tanjabbar, Robinson Simanjuntak mengatakan, Gubernur berkewajiban mengeluarkan pergub UMK untuk Kabupaten Tanjabbar. 

Hal ini berdasarkan rekomendasi hasil pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) beberapa waktu lalu kepada Gubernur Jambi melalui Bupati Tanjab Barat. 

Berapa UMK Tanjabbar? Robinson menyebut sekitar Rp 2 juta lebih, sebagaimana diusulkan serikat pekerja melalui DPK Tanjabbar.

"Kalau Pergub belum ada, UMK tidak bisa ditetapkan, aturannya 21 November lalu," kata Robinso.(*)

Editor : Andri Damanik