JAMBI - Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Jambi bersama Serikat Tani Nelayan (STN) Jambi dan ratusan petani Muaro Jambi mendatangi Kantor Gubernur Jambi, Rabu (7/6/23).

Aksi unjuk rasa ini dipicu konflik antara masyarakat tiga desa dengan Perusahan PT. Riky Kurniawan Kertapersada (RKK) yang hingga kini belum ada penyelesaian.

Ketua Eksekutif Wilayah Jambi, Bona Tua Sinaga dalam orasinya menyampaikan perjuangan yang dilakukan masyarakat yang terdiri dari tiga desa dalam 4 KTH bukan lagi sebatas perjuangan di wilayah Provinsi jambi saja dikarekan masyarakat juga telah melakukan aksi jalan kaki sampai ke Jakarta hanya untuk mendapatkan keadilan.

"Kehadiran Ek LMND Jambi bersama masyarakat hari ini adalah akibat ketidakadilan yang dialami petani dan juga kegagalan gubernur yang tidak bisa memberikan resolusi terhadap konflik yang dialami masyarakat," ungkap Bona Tua Sinaga dalam orasinya.

"Maka dari situ kami menuntut Gubernur Jambi untuk melakukan verifikasi subjek berdasarkan KK dan KTP masyarakat setempat, Landasan verifikasi subjek berdasarkan aturan 1 KK dan 1 KTP," ujar Mahasiswa UNJA ini.

Dikatakan Bona Sinaga, selama proses penyelesaian dilakukan, objek lokasi konflik berstatus quo. Kepada pemerintah dan penegak hukum segera memanggil, memeriksa oknum-oknum yang melakukan aktivitas menduduki, menguasai, memanen di areal Kawasan hutan seluas 2.391 ha (eks PT.RKK).

"dikarenakan yang menguasai fisik perkebunan tersebut bukan lagi pihak perusahaan akan tetapi masyarakat pendatang maka dari situ kami yg tidak menginginkan adanya pertumpahan darah antara masyarakat dengan masyarakat. Kami mendesak Gubernur Jambi untuk mengabulkan tuntutan kami," tutur Ketua Ek LMND Jambi ini.(*/nik)