TANJABBAR|HALOSUMATERA – Pembangunan Gedung Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) PPD Tanjabbar mendapat sorotan. Proyek lanjutan yang menelan dana Rp 6,1 miliar bersumber dari APBD Provinsi Jambi tahun 2021 diduga dikerjakan asal jadi.

Hal ini terlihat adanya keretakan di dinding bangunan. Sejak dikerjakan, kantor inipun belum difungsikan.

Data yang dihimpun halosumatera.com, proyek ini dikerjakan  CV Linas Konstruksi, dengan konsultan supervise CV Bosco Consultant.

Terkait hal ini, kepada awak media, Kepala Unit Samsat Tanjung Jabung Barat, Teddy Pribadi menyebut jika pihaknya tidak mempunyai kapasitas mencampuri soal pembangunannya.

" Kita tidak punya kapasitas, kita cuma unit. Itu provinsi yang ngatur." Ujarnya kepada awak media baru-baru ini.

Diakuinya, memang sampai saat ini sejak selesai dibangun pihaknya belum menempati bangunan tersebut.

" Belum kita tempati, karena belum ada perintah. Karena kita menunggu perintah dari Jambi, " Katanya.

Ia mengatakan, bangunan yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah tersebut dianggapnya masih banyak kekurangan. " Yang pasti kita belum siap untuk menepati karena agak ngeri, cuma kalau disuruh nempati, siap tidak siap harus ditempati," ungkapnya.

Disinggung dengan ada retak retak di bagian bangunannya, Teddy tidak berani berkomentar lebih jauh. “ Itu pihak Provinsi lah nantinya berkordinasi dengan dinas PUPR Provinsi Jambi,” tukasnya.

Waket DPRD Provinsi Kecewa

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza ST MM secara tiba tiba melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Proyek pembangunan gedung samsat tersebut, Rabu 11 Mei lalu.

Saat sidak, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi ini menemukan sebagian  hasil pembangunan proyek tahun 2021 lalu mengecewakan karena kondisi bangunan sudah banyak yang rusak.

Terkait temuan itu, Wakil ketua DPRD Provinsi Jambi ini meminta BPKP untuk lakukan audit terhadap proyek ini, karena kondisi bangunan hasilnya sangat mengecewakan, tidak selesai dan juga banyak retak-retak.

Menurut mantan Ketua DPRD Tanjabbar ini, kondisi bangunan harus dilakukan perbaikan lagi, selain itu kegiatan finishingnya juga seharusnya tidak rembes.

“ Ini terjadi rembes (bocor) kena air dan juga ada beberapa bagian pekerjaan tidak selesai seperti jendela. Kondisi pembangunan ini memang sangat memperihatinkan, kami meminta kepada Dinas PUPR Provinsi Jambi melakukan perbaikan sebelum gedung kantor ini di gunakan.

Ketua Komisi III Ikut Sidak

Tak hanya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata juga turun ke lokasi pembangunan gedung samsat tersebut, Jumat 27 Mei 2022.

Ivan Wirata menyesalkan hasil proyek tersebut, mengingat banyaknya kerusakan pada struktur bangunan. Katanya secara kasat mata saja pengerjaan proyek terlihat amburadul. Dirinya menekankan pelaksanaan proyek ini tidak mengikuti spek.

"Di situ kami langsung mengecek dan secara kasat mata kami menganggap proyek tersebut harus banyak perbaikan. Oleh karena itu kerusakan-kerusakan yang ada di dalam proses masa pemeliharaan ini harus semuanya diperbaiki. Sesuai dengan apa yang ada di kontrak yang ada dispek," tegasnya saat dikonfirmasi awak media.

Iwan Wirata meminta pihak pelaksana segera memperbaiki gedung samsat tersebut, sehingga pada Juni mendatang perbaikan rampung.

" Kontraktor, termasuk pengawas dari PU baik konsultan pengawas itu betul-betul jangan main-main," katanya.

Dirinya mencontohkan, bagian kamar mandi pengerjaannya masih berantakan termasuk kunci-kuncinya belum siap. Ivan berjanji, akan mengecek bangunan ini pada Juli mendatang.

"Kami sangat menyesalkan hal tersebut terjadi, kontraktor harus ditindak tegas sesuai dengan aturan, kalau kami hanya selaku pengawasan dan saya sebagai komisi tiga berharap kejadian ini tidak terulang,” sesalnya.

Dikatakannya, gedung Samsat adalah gedung untuk mencari pendapatan bagi Provinsi Jambi. Artinya performa pelayanan gedung harus baik.(*/tim)