KUALATUNGKAL - Pemerintah Kabupaten Tanjabbar masih menunggu hasil perundingan antara Koptas Kotalu dan lima kades. Perundingan ini terkait konflik lahan Kotalu dengan warga lima desa seluas 4.200 ha.

Kepala Pemangku Hutan Kabupaten Tanjabbar Dri Handoyo dihubungi infotanjab.com Jumat (26/1) membenarkan adanya musyawarah antar Ketua Koptas Kotali dengan lima kades pada Kamis (25/1).

"Perkembangannya akan dilaporkan ke Pemkab Tanjab Barat oleh Ketua Kotalu," kata Dri Handoyo.

Mengenai kesepakatan antar pihak yang berkonflik, Handoyo mengaku tidak tahu. "Karena yang menentukan kotalu dengan lima kades. Pihak koptas kotalu dan kades diberikan kesempatan untuk bermusyawarah," jelasnya.

Diakui Handoyo, berdasarkan SK Menteri LH dan Kehutanan RI, lahan tersebut memang diperuntukan untuk Koptas Kotalu.

Sementara Asisten Ekbang Setda Tanjabbar Ir Amdani dikonfirmasi infotanjab.com belum mengetahui hasil perundingan antara Koptas Kotalu dengan pihak desa.

"Saya tidak ikut pertemuan, karena saya di Kerinci, " ujarnya Jumat pagi.

Seperti diwartakan, sebelum ada pelepasan kawasan hutan dari Hutan Produksi dan Eks HPH ke Areal Pengguna Lainnya pada 2012 (2.400 ha) dan 2017 (1.800 ha), lahan ini merupakan pemberian dari PT DAS kepada Koperasi Tani Sawit Tungkal Ulu (konflik lahan 1998). Lahan ini merupakan kawasan HP KUD MARLANG dan Eks HPH PT Loka Rahayu dan eks HPH PT Sadar Nila. Sempat dibiarkan, lahan ini digarap warga bahkan sudah ada pemukiman dan rumah ibadah di areal tersebut.(*)

Editor: Andri Damanik