JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakni Tepat waktu, Tepat Sasaran, Pupuk Subsidi untuk Petani dan tagline “Pupukku” yakni Pupuk Berkualitas, Petani Kuat, Keluarga Sejahtera.

Tagline “Tepat” dan “Pupukku” merupakan slogan yang pantas disandangkan agar penyaulran pupuk subsidi di Provinsi Jambi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oknum-oknum tertentu.

Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) telah menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2025 yang dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Muktamar Hamdi, SE., M.M., didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi, M. Alfiansyah, S.Pi., M.E.

Rapat tersebut dihadiri oleh unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi, PT Pupuk Indonesia, serta Tim KP3 dari 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

Dibahas secara komprehensif realisasi penyaluran pupuk bersubsidi periode Januari--Agustus 2025 oleh PT Pupuk Indonesia bersama Dinas TPHP Provinsi Jambi. Evaluasi mencakup aspek efektivitas, akuntabilitas, serta ketepatan sasaran distribusi sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, rapat juga mengidentifikasi Kabupaten/Kota dengan tingkat penyaluran optimal serta wilayah yang masih menghadapi kendala logistik dan administratif. Kabupaten Tebo, Bungo, dan Merangin tercatat sebagai daerah dengan capaian penyaluran yang relatif baik, sedangkan beberapa wilayah dengan kondisi geografis sulit, seperti Kerinci dan Tanjung Jabung Timur, masih memerlukan perhatian khusus dalam upaya distribusi.

Staf Ahli Gubernur Jambi, Muktamar Hamdi, dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memastikan pupuk bersubsidi tersalurkan tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat sasaran.

"Penyaluran pupuk bersubsidi bukan hanya soal teknis distribusi, tetapi juga tanggung jawab moral dan strategis untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah. Diperlukan sistem pengawasan yang berbasis data, transparan, dan berkeadilan," ujar Muktamar Hamdi.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi, M. Alfiansyah, menambahkan bahwa restrukturisasi KP3 menjadi langkah penting untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan di lapangan.

 "Melalui pembentukan Tim Koordinasi Pupuk di bawah koordinasi Biro Perekonomian, diharapkan pengawasan dan pendataan pupuk di setiap wilayah menjadi lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan petani," jelasnya.(*)