KUALA TUNGKAL – Serapan APBD Kabupaten Tanjabbar, Provinsi Jambi pada semester IIl tahun 2017 ini baru mencapai 60 persen. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kegiatan dimasing-masing SKPD dalam tahap pengerjaan.
Hal ini dibenarkan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjabbar, Zulhendra saat ditemui wartawan.
Kata dia, serapan dana pada semester ketiga tahun 2017 ini masih cukup rendah, yakni baru mencapai 60 persen dari total Rp 1,2 Triliun.
Rendanya serapan anggaran ini dikarenakan banyaknya pekerjaan fisik di masing-masing pengguna anggaran yang belum selesai. Bahkan ada OPD yang serapan anggarannya baru mencapai 30 persen.
"Diantaranya Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas pendidikan, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika,"ujarnya kepada wartawan, Kemarin.
Selain itu, rendahnya penyerapan anggaran oleh masing-masing OPD selama ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti telat dalam hal pengajuan kegiatan, lamanya lelang proyek, bahkan ada beberapa OPD yang takut menggunakan anggaran karena belum paham dengan aturan sehingga khawatir terjerat hukum.
"Serapan anggaran ini akan tinggi, apabila pengguna anggaran sudah menyelesaikan pekerjaan fisik. Dan diprediksi pada pertengahan Desember nanti serapan anggaran akan besar,"timpalnya.(*/Cr-02)
Editor : Andri Damanik
TANJABBAR – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Albert Chaniago, SP, turut hadir dalam Musyawarah P
TANJABBAR - Semangat perjuangan bersama dalam membangun daerah tergambar jelas dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jambi ke-68 yang berlangsung khi
TANJABBAR - Memasuki masa Reses ke-II tahun sidang 2024/2025, Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mari
TANJABBAR - Bentuk kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Albert Chaniago, S.P.
TANJABBAR - Ketua Komisi III DPRD Tanjabbar (Tanjabbar), Albert Chaniago, S.P., menghadiri rapat koordinasi terkait penyelesaian permasalahan jalan Lintas