KUALATUNGKAL - Sejumlah rekanan kesulitan mengapload dokumen maupun penawaran dalam situs ULP Tanjabbar melalui kelompok kerja yang dibentuk.

Belum diketahui, apakah terjadi gangguan server atau ada sistem yang diatur dalam pengaturan upload website resmi ULP.

Ketua LSM Petisi, Syarifuddin AR mengakui ada keluhan dari penyedia jasa kontruksi terkait upload dokumen.

Menurut dia, kunci utama dalam hal ini adalah Ketua ULP, dimana kerahasiaan pasword harus dijaga. Dan ULP juga tidak berhak memilah-milah perusahaan yang ikut tender (upload penawaran). Kata dia, kunci untuk akses upload dokumen maupun penawaran adalah admin ULP sendiri.

"Saya pikir, yang tahu dengan persoalan ini adalah ULP, bukan Kominfo. Kominfo hanya sekedar penyedia server dan technical lainnya," kata Udin sapaannya.

Jika terjadi indikasi kecurangan, kata Syarifuddin, BPK berhak melakukan audit hingga ke server ULP. "Apapun konteksnya, jika ada indikasi pidana, penegak hukum berhak telusuri hingga server ULP," katanya.

Ditambahkan, rekanan sempat kesulitan dalam mengapload penawaran dari salah satu proyek dari Dinas Perkim, Dinas Pertanian, dan Dinas Perkebunan. Ketua Dinas PUPR Tanjabbar Andi Achmad Nuzul dimintai tanggapannya, tak banyak berkomentar.

"Coba ditanyakan ke Kominfo, apa memang gangguan server atau ada penyebab lainnya," kata Andi Nuzul baru - baru ini.(*/nik)

Editor : It Redaksi