KUALATUNGKAL – Sekitar 200 warga Tebing Tinggi akhirnya menginap di Kantor DPRD. Hal ini dipicu belum adanya kesepakatan antara warga dan PT TML terkait sengketa lahan adat hingga Senin sore.
Sementara itu, DPRD Tanjabbar juga sepakat agar lahan tersebut dimitrakan dengan masyarakat, dengan sistem bagi hasil.
Helius, perwakilan warga dihubungi Senin malam membenarkan, jika warga masih bertahan di gedung DPRD Tanjabbar. Mereka akan bertahan sampai Selasa dan melanjutkan aksi di kantor Bupati Tanjabbar.
“Karena tidak ada kesepakatan kita akan nginap dan besok aksi di kantor Bupati,” tutur pria berkacamata ini Senin malam.
Dikatakan, lahan yang diklaim masyarakat seluas 7.700 hektare, sebagian besar sudah masuk dalam Hak Guna Usaha PT Tri Mitra Lestari. Lahan tersebut sudah ditanami sawit.
Masyarakat pada dasarnya tidak memaksa perusahaan mengembalikan lahan tersebut. “Kami hanya ingin bagi hasil, nanti sesuai kesepakatan. Tapi perusahaan tidak komitmen,” ujar Helius.
Ditambahkan Helius, di Kantor Bupati, massa akan mendesak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Tanjabbar untuk mengecek kembali status tanah dan HGU PT TML yang dinilai bermasalah.
“Kita inginkan konflik ini diselesaikan secara arif. Pemerintah daerah juga jangan tinggal diam terkait masalah ini,” tambahnya.(*)
Editor: Andri Damanik
JAMBI – Perjalanan karier RB (46) sebagai aparatur sipil negara (ASN) di institusi pemasyarakatan kembali menjadi sorotan. Setelah beberapa kali dikaitkan
Oleh: Dr. Mochammad Farisi, LL.M Dosen FH UNJA & Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) Pemandangan penegakan hukum kita belakangan ini m
JAMBI - Tiga advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Siginjai, yakni Firmansyah, Yuskandar, dan Nofriyanto, secara resmi telah mengajukan surat keberata
JAMBI - Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar S.I.K., M.H., membuka langsung Rakernis Fungsi Intelkam Polda Jambi dan jajaran, di Aula Balai Bhayangkara Sigi
TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar nai