KUALATUNGKAL – Sekitar 200 warga Tebing Tinggi akhirnya menginap di Kantor DPRD. Hal ini dipicu belum adanya kesepakatan antara warga dan PT TML terkait sengketa lahan adat hingga Senin sore.
Sementara itu, DPRD Tanjabbar juga sepakat agar lahan tersebut dimitrakan dengan masyarakat, dengan sistem bagi hasil.
Helius, perwakilan warga dihubungi Senin malam membenarkan, jika warga masih bertahan di gedung DPRD Tanjabbar. Mereka akan bertahan sampai Selasa dan melanjutkan aksi di kantor Bupati Tanjabbar.
“Karena tidak ada kesepakatan kita akan nginap dan besok aksi di kantor Bupati,” tutur pria berkacamata ini Senin malam.
Dikatakan, lahan yang diklaim masyarakat seluas 7.700 hektare, sebagian besar sudah masuk dalam Hak Guna Usaha PT Tri Mitra Lestari. Lahan tersebut sudah ditanami sawit.
Masyarakat pada dasarnya tidak memaksa perusahaan mengembalikan lahan tersebut. “Kami hanya ingin bagi hasil, nanti sesuai kesepakatan. Tapi perusahaan tidak komitmen,” ujar Helius.
Ditambahkan Helius, di Kantor Bupati, massa akan mendesak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Tanjabbar untuk mengecek kembali status tanah dan HGU PT TML yang dinilai bermasalah.
“Kita inginkan konflik ini diselesaikan secara arif. Pemerintah daerah juga jangan tinggal diam terkait masalah ini,” tambahnya.(*)
Editor: Andri Damanik
TANJABBAR – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Albert Chaniago, SP, turut hadir dalam Musyawarah P
TANJABBAR - Semangat perjuangan bersama dalam membangun daerah tergambar jelas dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jambi ke-68 yang berlangsung khi
TANJABBAR - Memasuki masa Reses ke-II tahun sidang 2024/2025, Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mari
TANJABBAR - Bentuk kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Albert Chaniago, S.P.
TANJABBAR - Ketua Komisi III DPRD Tanjabbar (Tanjabbar), Albert Chaniago, S.P., menghadiri rapat koordinasi terkait penyelesaian permasalahan jalan Lintas