KUALATUNGKAL - Sorotan dewan terhadap Kepala SKPD kembali mencuat. Sebelumnya, jabatan Sekwan dan Kepala Dinas Pendidikan sempat jadi polemik, kini merembet ke sejumlah kepala SKPD.
Seperti dituturkan Riano Jayawardhana, Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar. Politisi Partai Nasdem ini mengusulkan ke bupati agar mengganti SKPD yang tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik.
Kata dia, ada beberapa kepala SKPD dan jajarannya tidak dapat bekerjasama dengan dewan dalam rangka mendukung fungsi dewan menjalankan fungsi pengawasannya.
"Ada unsur SKPD ketika kita minta informasi tapi sulit sekali memenuhi permintaan kita terkait data di lapangan," kata Sekretaris Komisi III DPRD Tanjabbar ini.
Menurut Riano hampir semua SKPD sekarang ini tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik. Riano menyebut, hanya beberapa SKPD yang mampu bermitra dan berkomunikasi yang baik dengan DPRD. Sayangnya, Riano tak menyebut kepala SKPD yang tidak mampu bekerja sama dengan dewan itu.
"Kedepan harapan saya terhadap bupati agar memilih SKPD yang punya kemampuan dan komunikasi yang baik serta menguasai masalah. Jangan nanti hanya menimbulkan masalah. Bukan saja kepala SKPD tapi juga para pejabat eselon yg tidak mampu segera dipindahkan ketempat yang sesuai dengan kemampuannya," ujarnya.
"Intinya pejabat yang menguasai bidangnya dan bisa berkomunikasi dengan wakil rakyat," timpalnya lagi.(*)
Editor : Andri Damanik
TANJAB BARAT – Polres Tanjung Jabung Barat selaku penyelenggara utama berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sejumlah pihak penduk
TANJAB BARAT – Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab langsung terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs.
TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., secara resmi menutup Turnamen Bulutangkis Berkah Madani Cup II PBSI Tanjung Jabung Bar
JAMBI - Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke- 81 Tahun 2026, Ditintelkam Polda Jambi bersama jajaran Ditlantas, Polresta Jambi membagikan bendera merah putih kepada
JAMBI - Pasca dibekukannya kepengurusan PWNU Jambi hasil konferwil tahun 2025 oleh Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) pada 30 Juli 2026, PBNU sekaligus menun