KUALATUNGKAL - Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jahfar menghimbau kepada petugas LPSE Tanjabbar maupun Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk menolak secara tegas intervensi dari pihak lain. Proses lelang harus berjalan sportif, transparan dan sesuai aturan.
"Ya petugas ULP harus benar dan jujur. Aturan sudah tegas. Tender terbuka," kata Ahmad Jahfar.
Kata Jahfar, jika ada intervensi dari pihak lain, petugas pokja harus tegas menolaknya. "Semestinya tidak ada dan tidak perlu ada yang namanya pengaman proyek. Butuh komitmen semua pihak agar pelaksanaan proyek bisa berjalan fair," ujar politisi Partai Golkar ini.
Seandainya ada pihak yang kalah dalam proses lelang, kata Jahfar, ada hak sanggah oleh peserta lelang jika tidak puas dengan keputusan panitia.
Jahfar menegaskan, paket pekerjaan 2017 agar segera dilaksanakan secepatnya, jangan sampai numpuk di akhir tahun anggaran.
Berkaca dari tahun sebelumnya, banyak proyek dilaksanakan asal asalan. Kendala alam juga wajib dijadikan pelajaran. "Mutu harus diperbaiki, sementara pengawasan tidak jalan," timpalnya.
Informasi yang dirangkum infotanjab.com, sampai bulan ini setidaknya ada 16 item pekerjaan baik fisik dan non fisik yang dilelangkan di LPSE Kabupaten Tanjabbar. Anggaran pekerjaan bervariasi mulai ratusan juta rupiah hingga puluhan miliar rupiah.(*)
Editor : Tim Redaksi
TANJAB BARAT – Polres Tanjung Jabung Barat selaku penyelenggara utama berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sejumlah pihak penduk
TANJAB BARAT – Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab langsung terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs.
TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., secara resmi menutup Turnamen Bulutangkis Berkah Madani Cup II PBSI Tanjung Jabung Bar
JAMBI - Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke- 81 Tahun 2026, Ditintelkam Polda Jambi bersama jajaran Ditlantas, Polresta Jambi membagikan bendera merah putih kepada
JAMBI - Pasca dibekukannya kepengurusan PWNU Jambi hasil konferwil tahun 2025 oleh Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) pada 30 Juli 2026, PBNU sekaligus menun