KUALATUNGKAL – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjabbar telah menyeleksi calon penerima hunian rumah nelayan di Parit V. Dari 115 yang mendaftar, setelah diseleksi ditemukan angka 50 nelayan yang layak menempati rumah bantuan pemerintah pusat dari Kemenpupera itu.
Kepala DKP Tanjabbar Ir Zabur Rustam dihubungi infotanjab.com, Rabu membenarkan soal ini.
Tim DKP akhirnya menemukan nelayan yang benar-benar layak menerima bantuan rumah hunian.
Kata Zabur, kategori penerima bantuan yang diutamakan adalah nelayan asli, tidak memiliki rumah dan tingkat perekonomian dibawah rata-rata.
“Dari 115 orang itu, kita seleksi dari tingkat RT, lurah, dan kecamatan. Terakhir, verifikasinya di DKP,” kata Zabur.
Zabur mengatakan, saat ini nama-nama nelayan yang telah terseleksi itu sudah diajukan ke Bupati Tanjabbar untuk di-SK kan. Setelah di SK kan, nelayan yang terdata sudah berhak menempati rumah bantuan tahun 2017 lalu itu.
“Tinggal menunggu SK bupati. Karena pendataan juga dasarnya surat perintah bupati. Jadi nama yang sudah terseleksi juga di SK kan bupati,” tandasnya.
Ditambahkan Zabur, dari data yang masuk, diperkirakan ada 50 KK lagi yang berhak mendapatkan bantuan.
“Mudahan ada bantuan lagi, jadi 50 KK yang tidak kebagian rumah tahun ini bisa mendapatkannya,” tandasnya.(*)
Editor : Andri Damanik
TANJAB BARAT – Polres Tanjung Jabung Barat selaku penyelenggara utama berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan sejumlah pihak penduk
TANJAB BARAT – Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab langsung terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs.
TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., secara resmi menutup Turnamen Bulutangkis Berkah Madani Cup II PBSI Tanjung Jabung Bar
JAMBI - Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke- 81 Tahun 2026, Ditintelkam Polda Jambi bersama jajaran Ditlantas, Polresta Jambi membagikan bendera merah putih kepada
JAMBI - Pasca dibekukannya kepengurusan PWNU Jambi hasil konferwil tahun 2025 oleh Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) pada 30 Juli 2026, PBNU sekaligus menun