Hari ini, pusat pemerintahan di Provinsi Jambi dipenuhi ratusan massa dari elemen mahasiswa. Tuntutan yang disampaikan ternyata tidak jauh berbeda, saat kedatangan Presiden Jokowi 7 April lalu.

ANDRI DAMANIK | HALOSUMATERA

Setidaknya ada dua elemen mahasiswa yang melakukan aksinya di Kantor DPRD dan Gubernur Jambi, Senin siang (11/4/22). Mereka adalah kelompok Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Jambi Menggugat.

Kedua massa dari elemen ini tidak bergabung saat melakukan aksi. Lebih awal kelompok Cipayung Plus yang melakukan longmarch dari Unja Telanai menuju Simpang BI. Setelah berorasi dan bergeser ke Kantor DPRD Provinsi Jambi, barulah ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Jambi menyusul ke Simpang BI.

Pantauan di lapangan, tampak aparat kepolisian gabungan dari Polresta Jambi dan Polda Jambi dan TNI melakukan pengamanan aksi unras tersebut.

Kelompok Cipayung Plus yang tergabung dari enam OKP, yakni PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM dan KAMMI ini, menyampaikan empat tuntutan.

Diantaranya, menolak penundaan pemilu dan presiden tiga periode, menolak kenaikan BBM, menolak kenaikan minyak goreng dan mengecam tindakan represif aparat terhadap mahasiswa.

Empat poin diatas pun diorasikan. Kali ini Cipayung Plus lebih tertib, tidak terjadi aksi dorong-dorongan dengan aparat yang mengamankan jalannya aksi.

Juan Ambarita, salah satu orator OKP Cipayung Plus ditemui halosumatera.com Senin siang mengatakan, aksi ini adalah aksi serentak yang dilakukan mahasiswa seluruh Indonesia.

 Salah satu poinnya adalah , menolak penundaan pemilu dan presiden tiga periode. “Kita juga mengecam terjadinya tindakan represif aparat terhadap mahasiswa saat kita menyambut kedatangan Presiden RI ke Jambi beberapa waktu lalu,” ujar Juan Ambarita.

Setelah melakukan orasi, akhirnya massa Cipayung Plus ditemui Gubernur Jambi Dr Ir H Al Haris S Sos MH. Dihadapan massa Cipayung, Gubernur mengucapkan terimakasih atas reaksi mahasiswa yang ikut berpikir demi kemajuan Jambi.

Terkait tuntutan tiga periode masa jabatan Presiden, Al Haris menegaskan bahwa  tidak ada satupun pernyataan dari unsur pemerintah atas bertambahnya masa jabatan Presiden.

Dikatakan, pemerintah sudah tegas menyampaikan tidak ada hambatan terhadap tahapan pemilu dan telah melantik Bawaslu. Pemilu tetap berlangsung pada 14 Februari 2024.

“ Oleh karena itu jangan terpengaruh atas isu-isu yang beredar kecuali ada pernyataan resmi dari Pemerintah,” ujar Gubernur.

Mengenai permasalahan BBM, terjadinya kenaikan adanya dampak dari perang Rusia dan Ukraina. “ Karena sama sama kita ketahui Indonesia masih tergantung dengan Negara luar.

Sedangkan soal minyak goreng, Provinsi Jambi memiliki perusahan minyak goreng PT. Kurnia Tunggal dengan merek SunCo. Hanya saja masyarakat belum mengenal merk tersebut.

“ Mengenai ketersediaan Minyak Goreng di Provinsi Jambi saya jamin masih aman,” ujar mantan Bupati Merangin ini.

Akhirnya massa Cipayung membubarkan diri dengan tertib setelah tuntutan yang dituangkan dalam pakta integritas ditandatangani oleh Gubernur Jambi dan Forkompimda Provinsi Jambi.

Perundingan Alot

Sementara itu massa aksi dari Aliasi Mahasiswa dan Rakyat Jambi nyaris ricuh dengan aparat saat melakukan aksinya di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi. Massa yang berjumlah lebih kurang 100 orang itu, berorasi dan menyampaikan sejumlah tuntutan.

Diantaranya, Menolak Jokowi 3 periode dan penundaan pemilu, menolak kenaikan harga sembako, menstabilkan harga pangan, Cabut IUP Batubara di Jambi, Tolak kenaikan PPn serta tuntaskan persoalan konflik agraria di Jambi.

Sebelum ditemui Gubernur Jambi dan Kapolda Jambi, massa aliansi didatangai Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, SH.I., M.Si. Hanya saja, pengunjuk rasa meminta Forkompimda Provinsi Jambi serta Ketua Fraksi juga hadir menemui massa aksi.

Tak lama setelah itu, Gubernur Jambi Dr H Al Haris S Sos MH pun menemui massa aliansi mahasiswa dan melakukan dialog. Gubernur mengatakan bahwa pada saat paripurna Presiden telah menyampaikan tidak ada perubahan tahapan pemilu 2024.

Terkait minyak goreng, kata Gubernur, tidak ada masalah dan saat ini stok di Jambi masih mencukupi. “ Kita saat ini telah ada produksi jambi sendiri dengan harga yang lebih murah,” ujar Gubernur.

Terkait permasalahan batubara, Pemprov Jambi bersama forkompimda selalu berusaha dalam penyelesaian konflik Batu Bara.

“ Saat ini baru daerah Batanghari yang miliki jalur Batu Bara melalui Bajubang, solusinya kita akan melebarkan jalan,” ungkap Al Haris.

Mengenai pencabutan IUP Batubara, dikatakan Al Haris, Pemerintah Provinsi Jambi tidak memiliki wewenang untuk mencabut IUP Batu Bara karena ijinnya langsung dari Pusat.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menegaskan, tidak akan ada amandemen penundaan Pemilu dan Presiden tiga periode, karena tidak gampang merubah amandemen dan beberapa partai besar juga menolak.

Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo, SIK juga menanggapi tuntutan pendemo. Soal IUP, lanjut jenderal bintang dua ini, Pemerintah tidak berhak mencabut dan merekomendasikan pencabutan ijin Batu Bara semuanya di kelola pemerintah pusat.

Sementara soal angkutan batubara, menjadi domain Badan pengelola angkutan transportasi darat.

“ Kami tidak mengijinkan angkutan Batu Bara melintas sebelum pukul 18.00 wib berdasarkan SE Gubernur Jambi. Akan ada evalusi dari tim Minerba terkait batu bara,” kata Kapolda.

Sebelum ada penandatangan kesepakatan, sempat terjadi aksi dorong antara massa aksi dan petugas. Akhirnya, massa pun membubarkan diri setelah kesepakatan ditandatangani bersama oleh Forkompimda Provinsi Jambi.

Adapun isi kesepakatan sebagai berikut:

1. Forkopimda bersama rakyat Jambi menolak dengan tegas Amandemen UUD 1945 terkait massa jabatan Presiden dengan alasan apapun.
2. Forkompimda bersama rakyat Jambi berjanji akan menstabilkan harga BBM
3. Forkopimda Provinsi Jambi secepatnya mengadakan Rapat Koordinasi untuk merealisasikan harga minyak goreng dan bahan kebutuhan pokok lainnya, selambatnya dalam 1 minggu ke depan hasil rapat sudah dipublikasikan tentang kestabilan harga minyak goreng dan bahan kebutuhan pokok yang naik.
4. Forkopimda provinsi Jambi dalam waktu 1 minggu ke depan akan mengeluarkan press pencabutan IUP Batu bara di Jambi,
5. Forkopimda provinsi Jambi dalam waktu 1 minggu ke depan akan mengadakan rapat pembahasan tentang IUP Batubara yang bermasalah di provinsi Jambi bersama Kementerian.
6. Menindak tegas aparatur negara yang bertugas menunggu pos-pos yang berada di pinggir jalan.
7. Menurunkan PPn secepatnya, dan dipublikasikan dalam 1 minggu ke depan.
8. Forkompimda dalam 1 minggu ke depan akan memberikan eksplanasi press terkait penuntasan permasalahan PETI.
9. Forkopimda akan menjelaskan atau mempublikasikan tentang regulasi proyek yang ada di Provinsi Jambi.
10. Forkopimda dalam 1 minggu ke depan akan menjelaskan tentang kejelasan regulasi pembangunan stadion sepak bola yang baru.

(***)

Tonton Vidio Berikut: