KUALATUNGKAL - Kapolres Tanjabbar AKBP Agus Sumartono melalui Kabag Ops, Kompol Lukman membantah jika anggaran pengamanan pilkada yang dikucurkan Pemkab Tanjabbar ke Polres Tanjabbar menuai masalah.

Kata Lukman, tidak semua anggaran pengamanan yang bisa dicairkan, lantaran proses pencairan melalui sistem swakelola bukan dana hibah seperti yang diterapkan kabupaten lain.

Dari Rp 1,4 miliar yang diajukan polres, hanya 20 persen yang bisa dicairkan. Anggaran pengamanan pilkada untuk Polres Tanjabbar terhitung tahapan pendaftaran calon, penetapan nomor urut calon bupati dan wakil bupati selama dua hari, debat publik paslon, kampanye akbar yang sesuai jadwal 3 hari namun yang dihitung dua hari.

Selanjutnya, pengamanan pada minggu tenang selama 3 hari, hari pencoblosan sampai penghitungan suara sekitar 10 hari.

"Karena aturannya begitu, yang bisa dicairkan per kegiatan. Ada yang kita usulkan tapi tidak masuk dianggaran, seperti pergeseran pasukan dan sebagainya. Sebab, anggaran swakelola tidak bisa direvisi apalagi waktu yang mepet, kalau dana hibah bisa direvisi," jelas Lukman, Selasa siang.

Dia merincikan, adapun besaran dana yang diberikan kepada personil sebesar Rp 50 ribu untuk uang saku, Rp 20 ribu uang makan, snack Rp 10 ribu dan bekal kesehatan Rp 5 ribu (bukan dalam bentuk uang).

Dana ini dihitung per hari, sesuai kegiatan yang diajukan.

Sebelumnya, Kasatpol PP Tanjabbar M Yunus menampik jika anggaran pengaman pilkada menuai masalah. Kata dia, anggaran pengamanan pilkada bisa dibayarkan sesuai pengajuan dan kegiatan yang dilakukan instansi, baik itu Polri, TNI, Pol PP maupun Linmas.

"Anggaran pengamanan pilkada bukan sistem hibah, tapi dibayarkan per kegiatan," jelas dia.

Untuk diketahui, total dana pengaman pilkada 2015 yang digelontorkan melalui Kantor Satpol PP sebesar Rp 2 miliar melalui APBD Tanjabbar tahun 2015.(*)

Editor : Andri Damanik