KUALATUNGKAL - Fantastis, anggaran pengaman pilkada tahun 2015 mencapai Rp 2 miliar, dikelola melalui Kantor Pol PP dan Linmas Tanjabbar.

Hanya saja, kucuran dana ini sempat tersendat. Kasat Pol PP dan Linmas Kabupaten Tanjab Barat, M Yunus dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin(7/12) menampik jika anggaran pengamanan pilkada menuai kendala.

"Untuk dana  tidak ada hambatan, hanya saja ada kendala soal pengusulan SPJ penarikan dana pilkada dari institusi ataupun lembaga masing-masing. Begitu institusi ini mengusulkan, kita bayarkan dan semua kegiatan yang ada dalam DPA kita bayarkan semua," terangnya.

Disinggung adanya infomasi bahwa pihak kepolisian baru menerima 20 persen dari alokasi yang ditentukan, sementara kinerja Polres telah mencapai 80 persen, dibantah langsung oleh Yunus.

Dirinya mengaku bukan dipersulit, melainkan ada keterlambatan. "Sebenarnya semua yang diajukan pihak kepolisian telah cair, hanya saja terkendala administrasi karena kita baru menangani ini. Sehingga ada sedikit perbedaan dalam administrasi dengan kabupaten lainnya," tegasnya.

Dijelaskannya, untuk kabupaten lain dana anggaran pengaman pilkada sistemnya hibah. Sementara di Tanjab Barat sistemnya ada kegiatan baru dibayarkan, sesuai pengajuan institusi masing-masing. Mengenai besaran dana pengamanan pilkada, masing-masing institusi bervariasi.

"Kepolisian lebih kurang sekitar Rp1,2 miliayar. TNI sekitar Rp 600 juta dan Satpol PP lebih sedikit dari anggaran Kepolisian. Namun kalau untuk Linmas saya lupa berapa besarannya, karena yang tau persis itu bendaharawan saya," jelasnya.

Lebih jauh dijelaskannya, jika masing-masing institusi ini tidak mengajukan pencairan, maka dana inipun tidak bisa dibayarkan. Begitu pula dengan kegiatan, tidak semuanya bisa dicairkan, jika tidak dilaksanakan.

"Yang jelas kalau tidak salah saya, untuk masing-masing institusi satu anggota per harinya dapat Rp 50 ribu," timpal Yunus.(*)

Penulis : Lian

Editor   : Andri Damanik