KUALATUNGKAL – Beberapa bulan lalu, Komisi II DPRD Tanjabbar melakukan sidak ke beberapa lokasi tambang bebatuan andesit di Kecamatan Batang Asam. Dewan menemukan sejumlah aktivitas tambang yang diduga tidak memiliki izin resmi dan diduga masuk kawasan hutan.
Pantauan infotanjab.com beberapa waktu lalu, setidaknya ada empat titik lokasi tambang yang berada di Dusun Kebun sampai ke Sungai Badar dan sekitarnya hingga ke Simpang Rambutan, Kecamatan Batang Asam.
Lokasi tambang yang didatangi tim Komisi II yakni tambang milik CV Maju Raya Bersama berada di Dusun Kebun, tambang galian milik perorangan Raymon Suryadi beralamat di RT 07 Sungai Badar Kecamatan Batang Asam, tambang galian milik CV Candra Jaya berlokasi di Simpang Rambutan (masuk ke dalam sekitar 10 kilometer).
Anggota Komisi II DPRD Tanjabbar, Budi Azwar kepada infotanjab.com, Jumat (15/10) mengatakan, belum ada tindaklanjut terkait penemuan aktivitas galian tambang andesit di Kecamatan Batang Asam.
Budi mengatakan, wewenang dalam pengawasannya ada di Dinas ESDM Provinsi Jambi.
“Kita belum hearing dengan pihak provinsi,” kata Budi singkat.
Beberapa waktu lalu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tanjabbar Dedi Hadi mengatakan, akan mengecek perizinan galian tambang tersebut ke Dinas ESDM Provinsi Jambi. Dedi Hadi juga mencurigai, ada lokasi tambang di Kecamatan Batang Asam masuk dalam kawasan hutan.
Informasi yang diperoleh infotanjab.com, di beberapa lokasi tambang galian batu andesit di Kecamatan Batang Asam, tak satupun terdapat pos retribusi dari Dispenda Tanjabbar. Padahal, keberadaan pos retribusi dapat mengawasi pengusaha berbuat curang dengan melebihkan kubikasi bebatuan yang dikeruk dari lokasi.
Disamping itu, ada satu lokasi tambang baru mengantongi Ijin Usaha Pertambangan sementara sudah beroperasi hampir tiga tahun yang lalu.
Sepertihalnya aktivitas galian CV Maju Raya Bersama berlokasi di Dusun Kebun, Kecamatan Batang Asam telah beroperasi 2 tahun yang lalu dan baru memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi bebatuan andesit tertanggal 27 Mei 2016, dengan surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi Nomor: 137/KEP.KA.BPMD-PPT-4/IUP/V/2016.
Sementara di Simpang Rambutan, areal tambang galian andesit diduga masuk kawasan hutan. Pengelola tambang, Aan, saat ditemui Komisi II beberapa waktu lalu membantah jika areal tambangnya masuk dalam kawasan hutan.
Untuk diketahui, galian tambang yang memakai bendera CV Candra Jaya ini, berada sekitar pululuhan kilometer dari Simpang Rambutan. Di sekitar lokasi tambang, masih banyak terlihat pepohonan liar.
"Kalau memang masuk kawasan, tidak mungkin aktivitas tambang berjalan sampai saat ini," kata Aan saat ditemui infotanjab.com di lokasi tambang.(*)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat