KUALATUNGKAL - Bawaslu Kabupaten Tanjabbar menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dalam rangka kilas balik penyelesaian sengketa pemilu 2019 dan menyongsong pemilihan tahun 2020. Sosialisasi ini diselenggarakan di Aula Hotel Masa Kini, Kamis (5/12).

Turut hadir Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Afrizal S.Pd.I MH selaku pemateri, didampingi seluruh anggota Bawaslu Tanjabbar.

Peserta sosialisasi berasal dari organisasi mahasiswa, partai politik, ASN di lingkup Pemkab Tanjabbar, ormas, pers dan tokoh masyarakat.

Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Afrizal S Pd I. MH memaparkan pentingnya keterlibatan pemilih partisipatif dalam Pemilihan 2020 mendatang.

Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pilkada membutuhkan kerja sama pemilih partisipatif. Mulai dari mengawasi tahapan-tahapan, pelanggaran pemilu, baik itu administrasi, pidana, kode etik.

"Hal penting adalah melibatkan masyarakat, selaku pengawas partisipatif. Semoga pemilihan 2020 dilaksanakan dengan jujur. Artinya penyelenggara, pemilih dan pesertanya taat aturan," kata Afrizal dalam pemaparannya, Kamis (5/12).

Ditambahkan Afrizal, disamping mengawasi peserta pemilu, hal yang penting dalam pesta demokrasi adalah netralitas ASN, TNI dan Polri. Bawaslu berhak mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang melibatkan ASN, TNI Polri.

"TNI dan Polri serta ASN juga menjadi aspek pengawasan Bawaslu, sejauh mana netralitasnya," tegasnya.

Sebagaimana disebutkan, pada 2020 sebanyak 224 kabupaten di Indonesia yang menggelar pemilihan serentak. Di Provinsi Jambi, yang menggelar pemilihan kepala daerah diantaranya Kabupaten Tanjabbar, Kabupaten Bungo, Batanghari, dan Kabupaten Tanjabtim.

Untuk Kota Madya, sebanyak 37 kota yang menggelar pemilihan walikota. Untuk Provinsi Jambi satu kota madya yakni Pemkot Sungai Penuh.

Sedangkan untuk Pemilihan Gubernur, ada 9 provinsi yang menggelar pemilihan serentak, termasuk Provinsi Jambi.(*)

Editor : Andri Damanik