KUALATUNGKAL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tanjab Barat mencatat sejumlah pelanggaran selama kampanye Pemilu 2019.
Pelanggaran paling banyak berasal dari pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai aturan KPU.
Ketua Bawaslu Tanjab Barat Hadi Siswa melalui Koordinator Divisi PHL Mon Rezi S. Sos I mengatakan sejak dimulainya kampanye pada September 2018 lalu, pihaknya mencatat pelanggaran APK Pemilu 2019 mencapai 67 kasus.
Pelanggaran APK ini, terbanyak ditemukan pada bulan Oktober sampai November 2018 lalu jumlahnya sebanyak 62 kasus. Dan 5 kasus lainnya November hingga Desember 2018.
Selain pelanggaran APK dan kampanye, Bawaslu Tanjabbar juga menemukan 10 pelanggaran di media sosial (medsos). Dan yang paling banyak ditemukan di akun facebook.
"Jadi total pelanggaran kampanye secara keseluruhan mencapai 77 kasus," sebutnya.
Ditambahkan Mon Rezi, kasus pelanggaran kampanye ini, terkait desain APK yang tak sesuai desain KPU dan tempat pemasangannya yang tak sesuai zona.
Sedangkan pelanggaran kampanye melalui medsos, Bawaslu banyak menemukan unggahan penyampaian visi misi, foto calon dan caleg yang dilakukan oleh perorangan yang memang tidak masuk dalam tim kampanye atau pun akun medsos yang terdaftar di KPU.
"Sudah kita lakukan pencegahan. Caranya kita kirimkan pesan di postingan tersebut. Supaya tidak mengunggah foto yang seperti ini lagi," tandasnya. (*/Eds)
TANJABBAR - Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hamdani, S.E., menghadiri undangan persiapan pengamanan yang digelar secara virtual dari Mabes Polri pada
TANJABBAR - Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., menghadiri sekaligus menyambut kunjungan kerja Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) X
TANJABBAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna Pertama Tahun 2026. Rapat paripurna tersebut dipimpi
TANJABBAR – Dalam rangka Safari Ramadhan Anggota DPR RI Syarif Fasha ke Kabupaten Tanjabbar, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Bara
JAKARTA – Memastikan penyelesaian konflik tapal batas antara Kabupaten Tanjabbar dan Tanjabtim, Ketua DPRD Tanjabbar Hamdani turut mendampingi Wakil Bupati Ta