KUALATUNGKAL – Bupati Tanjabbar Usman Ermulan membuka secara resmi rapat evaluasi penerimaaan Pajak Bumi dan Bangunan  Sektor Pedesaaan dan Perkotaaan (PBB P2) Kabupaten Tanjabbar 2015.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Katamso SA SE ME, Kepala KPP Pratama Kualatungkal yang diwakili   Widodo, Plt Kadipenda Yon Eri S Pt. Camat, SKPD, Lurah, dan Kepala Desa Se- Kabupaten Tanjungjabung Barat. Acara bertempat di Gedung Balai Pertemuan Kantor Bupati, Senin (30/11).

Bupati Drs H Usman Ermulan MM menyambut baik pelaksanaan rapat evaluasi penerimaan PBB-P2. Evaluasi seperti ini diharapkan mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengelolaan PBB-P2 mulai dari tingkat RT, Desa, dan Kelurahan, Kecamatan dan kabupaten.

“Saya berharap kepada jajaran pengelola PBB-P2 di tingkat Desa dan Kelurahan sangat-sangat mengerti dan memahami akan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pemungutan dan penagihan PBB-P2 dan bagaimana solusinya,” kata Bupati.

Kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa yang belum berhasil mencapai target PBB – P2 tahun ini diminta serius untuk mengatasi dan meningkatkan kepeduliaanya dalam melaksanakan penagihan PBB-P2.

“Tanjab Barat pernah menjadi daerah penghasil penerimaan pajak Bumi dan Bangunan terbesar se- Provinsi Jambi. Tolong manfaatkan dana Desa Tahun 2016 sekitar Rp 600 Juta dan siapkan tenaga teknis bidang pembukuaannya,” tutur Bupati.

Dalam Laporan Plt Kadipenda Yon Eri, S Pt, mengatakan, melalui rapat koordinasi dapat saling berdiskusi dan mengevaluasi pencapaian target sampai tahun 2015 yang masih sedang berjalan.

“Melalui rapat koordinasi ini kita dapat berbagi tentang hambatan-hambatan dari mulai dari tingkat Desa, Kelurahan, hingga Kecamatan. Dan selanjutnya kita melakukan diskusi  guna mencari solusi dalam perbaikan,” ujar Yon Eri.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara Bupati dan Kepala Desa yang dimoderatori Wakil Bupati Katamso. Dalam hal pajak kepala Desa menyarankan agar sosialisasi sampai ke Desa.

“Kami sangat mengharapkan program Gema Desa dapat dimasukkan kepada perda di Tanjab Barat serta pembinaan dan sosialisasi,” ujar salah satu peserta Rakor. (*/hms)

Editor : Andri Damanik