TANJABBAR - Tingkatkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel, Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag membuka kegiatan Coaching Clinic bagi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Perangkat Daerah Objek Penjaminan Kualitas, Jum'at (28/7/23).

Acara tersebut digelar di Aula Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi. Kegiatan dihadiri Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, Koordinator Pengawas Internal Wilayah, Inspektur dan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Tanjab Barat, dan peserta dari OPD.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, bahwa semua harus dituntut untuk memiliki manajemen yang strategis dan berorientasi pada hasil yang memiliki outcome maupun output yang terukur, dengan mulai mempertimbangkan risiko serta memanfaatkan risk register perangkat daerah dalam pengambilan keputusan dari tingkat operasional maupun strategis, guna mencapai kinerja perangkat daerah.

"Sistem pengendalian ini sangatlah penting dan ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada kita semua," ucapnya.

Bupati menuturkan bahwa koridor dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sistem ini dikenal dengan sistem pengendalian intern yang diciptakan untuk mendukung agar penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya dengan efisien. Hal itu agar pengelolaan keuangan negara dapat dilaporkan secara handal, aset negara dapat dikelola dengan aman dan tentunya mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Oleh sebab itu kegiatan ini menjadi sangat penting untuk kita semua dalam memahami dan melaksanakan SPIP dengan baik.  Saya sangat mengapresiasi dan mendukung terhadap pelaksanaan Coaching Clinic ini,  untuk itu dimohon bantuan dan dukungan dari BPKP perwakilan provinsi untuk membantu pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat," lanjutnya.

Menutup sambutannya, Bupati Anwar Sadat berharap kiranya kegiatan ini bukan hanya seremonial semata, bukan hanya sekedar memenuhi amanat peraturan pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal penilaian pemerintah dan peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2020 tentang penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pemerintahan pemerintah yang terintegrasi pada pemerintah daerah, tetapi lebih pada implementasi sehingga mampu melayani masyarakat dengan prima.

"Mari kita bergandeng tangan berbenah diri bertekad berupaya dan berharap agar kita mampu memenuhi salah satu target indikator RPJMD pada tahun 2023, dimana target indikator maturitas SPIP sudah berada pada level 3," pungkasnya.(*/adv)