TANJABBAR - Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Drs H Anwar Sadat, M.Ag membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Investasi Lanskap  Pantai Timur bertempat di ruang rapat Bapedda, Kamis (29/09/22).

Bupati dalam sambutannya mengatakan FGD lanskap pantai timur ini sangat penting dalam menyusun tata ruang yang terdiri ada hutan, mangrove, kelapa, pinang dan kopi.

Tanjabbar juga merupakan bagian yang sangat penting di Provinsi Jambi sebagai sumbangsih dunia untuk menurunkan emisi biokarbon dari hutan yang masih terjaga dan alami.

"Kami ucapkan terimakasih kepada Bank Dunia yang telah berkolaborasi bersama Bappeda Tanjabbar dan Bappeda Provinsi dalam penyusunan lanskap yang dimana nanti akan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat Tanjab Barat," tutur Bupati.

Dikatakan Bupati, hanya ada dua kota di Indonesia sebagai penyumbang emisi biokarbon terbesar, yakni Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Tanjabbar. “ Untuk menjaga hutan dan mangrove kami sangat berharap kepada pemerintah Provinsi Jambi yang mana pada saat ini potensi-potensi kami itu terancam akibat cuaca esktrim dan pendangkalan sungai-sungai yang mengakibatkan banjir di Tanjab Barat," sambungnya.

Lebih lanjut, dengan perencanaan yang matang, Pemkab Tanjabbar bisa meyakinkan bank dunia untuk mengucurkan dana, demi mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi Kabupaten Tanjab Barat.

"Saat ini tata ruang kita sedang diselesaikan yang akan menjadi harapan bagi para investor bisa masuk ke Tanjabbar, sehingga komoniti kita yang ada seperti kelapa dalam, pinang dan kopi tidak diekspor dalam bentuk mentah, tetapi bisa dikemas dengan bebagai macam bentuk," pungkasnya

Sebelumnya, Perwakilan Bank Dunia Dr. M. Ridwansyah, SE, M.Sc dalam pemaparannya berharap proyek ini dapat dikoordinir oleh Bupati langsung.

“Saat ini untuk Provinsi Jambi dana yang dikucurkan Bank Dunia sebesar Rp 200 Miliyar dan jika kita mampu mengunakan dana itu dengan baik maka Bank Dunia akan mengucurkan kembali dana kompensasi sebesar Rp 1,3 Triliun, itu bisa dibayarkan tahun depan dalam dua kali pembayaran,” jelas Ridwansyah.

Dukungan dana ini, kata dia, diberikan Bank Dunia asal bisa menunjukkan penurunan emisi biokarbon dunia. “ Nanti ada konsultan yang menghitungnya," imbuhnya.

Selain itu, diharapkan pihak swasta mau berinvestasi, karena di ME yang bisa berbisnis itu pihak swasta. Ridwansyah mengatakan, penting sekali pada FGD ini kehadiran pihak swasta menjadi keseimbangan antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial.

"ini merupakan rencana investasi yang berbasis naurisce isinya ada dua diantaranya desain perancanaan yang pas untuk sebuah lanskap dan when is it planned ini yang sangat penting kapan akan dilaksanakannya, berapa uangnya kemudian siapa yang bertanggung jawab," jelasnya.

Turut hadir perwakilan Kepala Bapedda provinsi Hendra Atmaja SE, M.M, Perwakilan Bank Dunia Dr.M.Ridwansyah SE, M.Sc, Sekretaris Derah Ir.H.Agus Sanusi M,S.i, Asisten Perekonominan dan Pembangunan Ir. H. Firdaus Khatab M.M, Kepala Bapedda Dr. Katamso, SA S.E, ME, Perwakilan Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, serta pihak swasta dan Asosiasi Pecinta Kopi Indonesia.  (*/adv)