JAKARTA - Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, audiensi dengan Direktur Jenderal Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi, Rabu (24/7).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan menyinkronkan usulan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait Penyaluran BBM Satu Harga serta penambahan kuota gas LPG 3 kg.
Dalam pertemuan berlangsung di Ruang Pertemuan BPH Migas di Jakarta, Bupati Tanjung Jabung Barat dan rombongan diterima perwakilan dari Dirjen BPH Migas.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Tanjab Barat menyampaikan beberapa poin penting, salah satunya adalah terkait keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tanjung Jabung Barat.
“Saat ini, Tanjung Jabung Barat hanya memiliki delapan SPBU, namun di kota Kuala Tungkal sendiri belum ada SPBU. Oleh karena itu, kami mengusulkan pendirian SPBU baru di Kuala Tungkal serta dua kecamatan lainnya yakni di Kecamatan Senyerang dan Kecamatan Renah Mendaluh yang juga belum memiliki SPBU,” jelasnya.
Usulan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap BBM dengan harga yang lebih terjangkau serta mengurangi beban ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, penambahan kuota gas LPG 3 kg juga menjadi perhatian utama dalam audiensi ini, mengingat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
Sementara itu, Perwakilan Dirjen BPH Migas menyambut baik usulan tersebut dan berkomitmen untuk melakukan kajian lebih lanjut guna merealisasikan kebutuhan masyarakat Tanjung Jabung Barat.
“Kami akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar penyaluran BBM Satu Harga dan penambahan kuota LPG 3 kg dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Audiensi ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah Tanjung Jabung Barat untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur dan distribusi energi yang lebih merata.
Turut hadir mendampingi Bupati, Kadis Perindag, Kepala Bappeda, Sekwan Tanjab Barat, Wakil Ketua II DPRD, Anggota DPRD Tanjab Barat dan Kabid Perdagangan Koperindag.(*/adv)
TANJABBAR – Polemik Mega Proyek Pintu Air Parit 10 Desa Tungkal I Kabupaten Tanjabbar terus bergulir. Proyek senilai Rp 4 miliar tersebut kini sedang diau
TANJABBAR – Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani SE mengaku kaget besaran anggaran proyek pintu air Parit 10 Desa Tungkal I senilai Rp 4 Miliar. Disampnig itu,
TANJABBAR – Proyek Pintu Air yang menelan anggaran Rp 4 Miliar di Parit 10 Desa Tungkal I disorot. Proyek ini dianggarkan melalui Dinas PUPR Tanjabbar ber
JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan Surat Edaran Nomor 3280/ SE/ DISBUDPAR - r.1/ XII/2025 tentang Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di P
TANJABTIM - Perkara dugaan penghinaan yang melibatkan Nur Salamah binti Muhammad Natsir sebagai Penggugat dan Mardiana alias Yana binti H.M. Nur sebagai Terguga