KUALATUNGKAL - Sesi tanya jawab dalam sosialisasi pengembangan pengawasan pemilu partisipatif yang digelar Bawaslu Tanjabbar cukup menarik, Sabtu (10/11).
H Ahmad Amrawi salah satu peserta yang hadir, menanyakan aturan bagi peserta pemilu (caleg) membagikan surah yasin dilengkapi dengan nama dan nomor urut parpol.
Soal lainnya, dia menanyakan bagaimana aturan peserta pemilu yang menyerahkan uang dalam bentuk wakaf (infak sedekah) dalam suatu majelis.
"Karena saya pengelola lembaga pendidikan, di dalamnya ada majelis juga. Apa kah kami terseret dalam hal ini?" tanya H Ahmad Amrawi.
Ketua Bawaslu Tanjabbar, Hadi Siswa mengatakan, seandainya ada caleg yang membagikan surah yasin yang didalamnya ada nomor urut, foto dan logo partai, tidak dibenarkan.
Kata Hadi, ada kategori bahan kampanye yang sudah diatur dalam aturan KPU. "Kalau surah Yasin atau kitab suci lainnya, tidak diperbolehkan. Jelas itu pelanggaran," kata Hadi.
Soal adanya pemberian uang dalam bentuk wakaf ataupun infaq dalam suatu majelis, Hadi Siswa menganggap sulit untuk dibuktikan. Jika ada ajakan, amplopnya ada nomor urut parpol, nama, dan sebagainya, bisa memenuhi unsur pelanggaran.
"Kalau hanya amplop kosong, dan tidak ada ajakan, itu sulit pembuktiannya," tandas Hadi Siswa.
Iklan Media
Dilain sesi, perwakilan media, Ikmal Mardiansyah juga sempat menanyakan soal pemasangan iklan di media massa sebelum jadwal yang ditentukan.
"Bagaimana aturannya ada yang pasang iklan sebelum jadwal iklan kampanye?" tanya Ikmal.
Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Tanjabbar Hadi Siswa, mengatakan, iklan yang dipasang di media massa, elektronik maupun online, boleh dilakukan sebelum jadwal, asalkan sifatnya sosialisasi.
Kata dia, yang perlu digaris bawahi adalah, tidak komulatif, artinya memenuhi empat unsur.
"Judulnya iklan sosialisasi, bukan kampanye. Boleh dilampirkan nama caleg, ataupun salah satu dari empat unsur yang ada. Kalau semuanya dimasukkan, baik itu ajakan, nomor urut dan lainnya, tidak boleh," kata Hadi Siswa, Sabtu siang.(*)
Editor : Tim Redaksi
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat
TANJABBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Ranc
TANJABBAR – Dalam upaya memperkuat jalinan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, Ketua Komisi III (Tiga) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Ba