KUALATUNGKAL - Realisasi anggaran2015 lalu banyak tidak sinkron dengan kondisi di lapangan. Dewan menginginkan SKPD untuk transparan dalam melaporkan penggunaan anggaran yang tertuang dalam LKPJ Bupati tahun 2015.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Tanjabbar Riano Jayawardhana kepada infotanjab.com, Rabu (27/4).

"Dalam rapat pembahasan LKPJ 2015yang dilakukan Komisi III bersama SKPD mitra kerja. Beberapa anggota DPRD mempertanyakan ketidaksinkronnya beberapa item antara anggaran yang tersedia dengan realisasinya di lapangan. Perbedaan yang tajam sangat jelas tergambar. Salah satunya di dinas kesehatan dan Dinas pendidikan," kata Riano.

Untuk itu, Riano meminta agar semua SKPD dapat memberikan data lengkap pendukung LKPJ. Disamping itu Riano meminta LHP dari BPK yang sampai saat ini belum diterima dewan.

"Bagaimana kami mengkaji semua item LKPJ itu kalau LHP BPK sebagai salah satu dasar penguat kami untuk membahas LKPJ belum kami terima," kata Politisi Partai Nasdem ini.

Pihaknya juga tidak mau sembarangan membahas LKPJ 2015, sebelum ada LHP dari BPK. "Apabila ada indikasi tidak benar dalam penggunaan anggaran kita tidak segan-segan menindak lanjuti. Bila perlu menolak LKPJ tersebut," timpalnya.(*)

Editor : Andri Damanik