KUALATUNGKAL- Setelah mendapat kritikan pedas dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjabbar), akhirnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjabbar angkat bicara soal proyek penimbunan halaman Gedung Balai Adat Tanjabbar yang diketahui tanpa plang merek.
Kabid Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang Tanjabbar Apri Dasman menyatakan, terkait penimbunan halaman Balai Adat dan blok-blok penempatan pot bunga, khususnya pengadaan tanah digunakan pola swakelola. Jadi sekira penimbunan tanah dirasakan mencukupi sesuai dengan perluasan taman, Dinas Perumahan dan Pemukiman akan menanam rumput dan bunga guna menambah keindahan taman balai adat tersebut.
"Jadi gunanya untuk bunga dan rumput guna menambah keindahan Balai Adat," kata Apri Dasman.
Disinggung tanpa adanya plang merek proyek, kata Apri, tidak adanya papan merek disebabkan sifatnya swakelola atau pekerjaan lainnya itu dadakan atau insidentil.
"Jadi ada permintaan penimbunan yang sifatnya mendesak perlu cepat, kami akan segera menanganinya,"terangnya.
Apri pun menampik saat disinggung proyek dana" Siluman". Kata dia proyek tersebut tidak ada namanya dana siluman.
"Itu dana APBD kita, swakelola dari Dinas PU. Kita gelondongkan sebesar Rp 3 milyar dan yang namanya insidentil dimanapun bisa timbun, ya ditimbun segera," sebutnya.
Kemudian untuk tanah yang berserakan di jalan dan bisa menimbulkan kecelakaan, pihaknya akan melakukan pembersihan setiap pekerjaan selesai dilaksanakan.
"Kami perintahkan untuk tanah itu untuk disiram dan dirapikan. Selesai pekerjaan kami siram dan rapikan,"tandasnya. (*Cr-02)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat