KUALATUNGKAL - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjabbar terus menyelidiki dugaan sejumlah penerima bantuan rumah nelayan yang bukan nelayan asli. Sebelumnya, sempat terjadi aksi protes dari nelayan saat serah terima kunci tahap dua.
Kepala DKP Tanjabbar Ir Zabur Rustam kepada infotanjab.com, Senin mengatakan, telah memanggil lima penerima bantuan yang sempat diprotes nelayan lainnya.
"Sudah semua kita panggil untuk diklarifikasi dan selanjutnya petugas kami masih menyelidiki kondisi sebenarnya di lapangan," kata Zabur Rustam.
Kata dia, dari hasil klarifikasi terhadap 5 orang tersebut, semuanya nelayan kurang mampu. Hanya saja, karena alasan cuaca, mereja jarang melaut.
"Tidak kelaut karena perahu kecil jadi ada yang kerja sampingan. Hanya satu orang yang sudah kami tarik dari suku laut karena yang bersangkutan sudah lama tidak ke laut," kata Zabur.
Pihaknya akan terus melakukan pemantauan di lapangan terhadap lima nelayan yang disoal tersebut.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah nelayan sempat melakukan aksi protes di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjab Barat. Mereka mengklaim, ada yang bukan nelayan tapi menerima bantuan rumah nelayan.
Dari keterangan sejumlah warga yang protes menyebutkan, setidaknya ada empat orang yang sama sekali profesinya bukan nelayan. Namun masuk dalam daftar atau data dari para RT yang selanjutnya diserahkan ke Kelurahan berlanjut ke Kecamatan hingga ke DKP.
"Memang beberapa orang ini tinggal di Parit 4 yang merupakan pemukiman nelayan. Tetapi profesi mereka mereka ada tukang sol sepatu, jagal atau tukang potong hewan sapi dan kambing. Ada juga tukang bangunan dan tukang memungut sejumlah wakaf masjid, kenapa mereka dapat rumah hunian? Ini yang mau kita pertanyakan," ujar Saifullah, nelayan lainnya.(*)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat