KUALATUNGKAL - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) tahun 2020 tak lama lagi dihelat. Setidaknya 270 daerah di Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi serentak, termasuk Kabupaten Tanjab Barat.

Meski saat ini memasuki persiapan tahapan pilkada, sudah banyak bakal calon Bupati bermunculan, mendaftar di beberapa partai politik yang memiliki perolehan kursi terbesar di DPRD Tanjabbar.

Tak hanya itu, sosialisasi bacabup juga ramai di jejaring sosial. Para pendukung dan simpatisan berlomba-lomba mencari dukungan, meski penetapan calon belum final.

Menyambut Pilkada serentak ini, Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Fachrul Rozi mulai memetakan sisi rawan jelang pencoblosan.

Fachrul Rozi menuturkan, masa kampanye Pilkada 2020 cukup panjang, mulai Juli hingga September 2020 (kurang lebih dua bulan). Pada masa ini, kata Fachrul Rozi, akan ada kerawanan kampanye, dengan modus yang berbeda.

Apalagi memasuki Bulan Ramadhan, modus kampanye dikemas dengan safari politik. "Ini pasti terjadi, karena momennya. Kita tidak melarang mereka (kandidat) bersafari ramadhan. Tapi kita akan awasi kegiatannya, apakah ada unsur pidana pemilu disini, terutama politik uang. Ini akan sangat rawan sekali," ujar Paul sapaan akrabnya.

Untuk itu, Dia mengajak semua pihak, terutama Bawaslu Tanjabbar untuk selalu ekstra dalam hal pencegahan, pengawasan dan penindakan. "Yang utama adalah melakukan pencegahan dari awal. Dari sekarang harus kita petakan kerawanan-kerawanan yang terjadi pada Pilkada serentak. Apalagi, nantinya Bawaslu Tanjabbar juga ikut mengawasi Pilgub, bukan Pilbup saja," kata mantan Pemred di salah satu koran harian ini.

Dia menyebutkan, selain soal kampanye yang dilakukan diluar jadwal ataupun tanpa ada izin dari kepolisian, money politik menjadi hal yang tidak asing lagi di pesta demokrasi.

Semua pihak yang termasuk pengawas partisipatif, bisa membantu Bawaslu mengawasi jalannya pemilu yang jujur dan adil.

"Dari kilas balik pemilu 2019, menjadi pengalaman kita untuk lebih baik lagi dalam mengawasi Pemilu 2020," timpalnya disela tanya jawab dengan peserta sosialisasi Kilas Balik Pemilu 2019 di Hotel Rivoli Kualatungkal, Selasa (22/10).

Selanjutnya, Paul menambahkan, keterlibatan ASN dan pemasangan alat peraga kampanye (APK) menjadi sorotan Bawaslu, apalagi pada ajang Pilkada.(*)

Editor : It Redaksi