KUALATUNGKAL – Tercemarnya anak Sungai Tatahan akibat limbah PT DAS, menjadi sorotan Ketua DPRD Tanjabbar, Faisal Riza. Politisi dari Partai Gerindra ini menegaskan, PT DAS harus bertanggungjawab.
"Perusahaan kan ada Amdal, mengapa bisa sungai tercemar, artinya perusahaan itu ada apa-apa didalamnya," kata Faisal belum lama ini.
Dikatakan dia, sebelum beroperasi, perusahaan harus mengantongi Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Jika sampai sungai tercemar artinya amdalnya tidak beres. Perusahaan harus menghentikan produksinya jika pencemaran ini diluar batas. Iapun meminta BLHD Kabupaten Tanjabbar untuk segera bertindak.
"Kok bisa tiba-tiba terjadi pencemaran, PT DAS harus bertanggung jawab, BLHD jangan diam saja," jelasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, tahun 2009 lalu, limbah PT DAS pernah meluap akibat hujan deras. Tanggul limbahpun jebol dan meluap ke anak sungai.(*)
Penulis : Tot
Editor : Andri Damanik
TANJABBAR – Fraksi-fraksi di DPRD Tanjabbar menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 2025 yang disampaikan dalam Paripurna DPRD Tanjabbar. Pers
TANJABBAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi meningkatkan eskalasi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal
TANJABBAR - Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hamdani, S.E., menghadiri undangan persiapan pengamanan yang digelar secara virtual dari Mabes Polri pada
TANJABBAR - Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., menghadiri sekaligus menyambut kunjungan kerja Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) X
TANJABBAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna Pertama Tahun 2026. Rapat paripurna tersebut dipimpi