TANJAB BARAT – Banyaknya aset Pemkab Tanjabbar berupa kendaraan dinas dan operasional serta alat berat yang menjadi rongsokan menjadi perhatian. Salah satu sorotan dari kalangan Pemuda Kabupaten Tanjabbar, Ferdiono Ramadan Simanjuntak, SH.

Mantan aktivis GMNI ini menyesalkan, lambatnya tindakan pemkab terkait aset yang terbengkalai. Menurut dia, jika sejak awal memang tidak bisa dioperasionalkan, dapat dilelang dan sehingga penilaian terhadap aset tersebut tidak turun drastis.

“Harusnya memang diajukan lelang sejak awal, jangan dibiarkan bertahun-tahun hingga akhirnya menjadi rongsokan. Jikapun dilelang, tentu penilaian aset jauh merosot, bahkan dikhawatirkan tidak laku untuk dilelang,” kata Ferdiono.

Menurut dia, hal ini menjadi pelajaran kedepannya. Jikapun ada aset kendaraan yang memang tidak layak operasional dapat segera mungkin dilelang, sehingga pemerintah masih mendapat hasil dari lelang tersebut, sebelum aset tersebut dihapus.

Ferdiono juga meminta Pemkab Tanjabbar transparan terkait keberadaan aset kendaraan yang saat ini memang sudah menjadi rongsokan. “Di Tungkal ini kita tahu ada di depan PUPR dan Tanki PDAM. Kemungkinan besar masih ada lagi aset kendaraan yang menjadi rongsokan, ditaruh di tempat lain,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Aset Setda Tanjabbar, Maulana kepada halosumatera.com mengatakan, kendaraan dinas yang sudah rongsok tidak bisa dihapus dari aset daerah tanpa sebab. Penghapusan aset harus mengikuti Permendagri 19 tahun 2016.

Sebelum ada penghapusan aset, harus dilakukan penilaian, kemudian dilelang secara online (Open Bidding/Closed Bidding) oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi.

Penghapusan aset baru bisa dilakukan jika terjual pada saat lelang. Tentunya penghapusan aset melalui Keputusan Kepala Daerah.(*/nik)