KUALATUNGKAL - Dari Selasa Siang (28/11) hingga Rabu dini hari (29/11), Tim Satgas KPK yang melakukan Operasi Tangkap Tangan(OTT), berhasil mengamankan pejabat di Negeri Jambi, baik dari kalangan Legislatif, pejabat Pemprov Jambi dan elite politik dan swasta. Terakhir diperoleh informasi, tujuh orang diamankan di Jambi dan tiga orang dicokol di Jakarta.

Operasi senyap ini berkaitan dugaan suap untuk memuluska APBD 2018 Provinsi Jambi yang totalnya Rp 4 Triliun lebih.

Sejumlah pejabat yang ditangkap itu langsung digelandang ke Mapolda Jambi, untuk menjalani pemeriksaan. Hingga Rabu dini hari tadi, petugas sempat menggelandang seseorang yang diduga terlibat dalam operasi ini.

Seperti dilansir dari beberapa media online, KPK berhasil mengamankan lebih dari satu miliar rupiah, hasil operasi tangkap tangan di Jambi. Selain itu, KPK sempat melakukan penggeledahan di sejumlah rumah, yang diduga rumah dari pejabat yang diamankan dalam operasi senyap ini. Pagi tadi, mereka yang terlarang OTT diterbangkan ke Jakarta.

Aktivis HMI Kabupaten Tanjabbar Hamka, mengimbau kepada pihak terkait baik eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tanjabbar untuk menjalankan amanah rakyat. Jangan sampai hal yang sama terjadi di Kabupaten ini.

"Jangan sampai yang sudah kita alami, tidak terjadi lagi. Cukuplah ini jadi pelajaran, agar pejabat kita betul-betul amanah, " kata Hamka.

Terkait kinerja yang dilakukan KPK, mantan Ketua HMI Tanjabbar sangat mengapresiasi, dan ini merupakan sejarah pertama di Provinsi Jambi. Artinya, pengawasan hukum masih berjalan di Provinsi Jambi.

Hamka menambahkan, dirinya sangat berharap agar KPK bisa bertandang ke Tanjabbar sekaligus melihat kondisi di daerah ini.

"Saya berharap KPK untuk hadir di Tanjab barat karena sudah terlalu banyak polemik yang terjadi hingga saat ini tidak pernah tersentuh oleh KPK. Hadirnya KPK di Provinsi Jambi bisa menjadi momentum atau hadiah besar bagi masyarakat agar segala tanda tanya yang ada di masyarakat kita bisa terjawab kan.
Momentum ini juga sangat tepat di mana KPK hadir di Provinsi Jambi, bertepatan Hari Anti Korupsi pada tanggal 9 Desember nanti bisa menjadi sebuah jawaban dari polemik yang ada di Tanjab barat," timpal Hamka.

Editor: Andri Damanik