Ini Aturan Main Kampanye Diatur PKPU Nomor 23 tahun 2018


Senin, 01 Oktober 2018 - 12:18:32 WIB - Dibaca: 2395 kali

ilustrasi/net / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjabbar telah menyurati sejumlah parpol terkait aturan main dalam kampanye yang tahapannya telah dimulai pada 23 September lalu.

Aturan kampanye, mulai dari tatap muka, pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), media sosial, kegiatan lainnya, telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 perubahan kedua dari PKPU Nomor 23 tahun 2018.

Menurut Divisi Sosialiasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPUD Tanjabbar M Ilyas, aturan kampanye tidak mengalami perubahan di PKPU yang baru, masih tetap mengacu pada PKPU sebelumnya, Nomor 23 tahun 2018.

Dikatakan dia, dari aturan ini, kelonggaran terhadap Caleg untuk berkampanye pada saat penyebaran bahan kampanye. Artinya, foto dan nomor urut caleg bisa ditampilkan dalam pelbagai bahan kampanye.

Bahan kampanye yang dimaksud diantaranya selebaran, brosur, plamfet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum dan makanan, kelender, kartu nama, alat tulis.

“Kalau dibentuk kampanye lainnya, yang bisa tampil parpolnya, capres maupun cawapres, dan DPD. Yang boleh menampilkan foto caleg cuma pada kategori bahan kampanye. Itupun jika dikonversi ke anggaran tidak lebih Rp 60 ribu per lembar/pcs,” kata M Ilyas kepada infotanjab.com, Senin pagi.

Terkait aturan di media sosial, lanjut Ilyas, dalam pasal 35 bagian keenam, yang diperbolehkan melakukan kampanye di jejaring sosial adalah Partai politik, capres dan cawapres dan DPD.

Berkaitan dengan calon anggota DPRD, yang tampil di jejaring sosial adalah akun partai politik.

“Parpol diberi 10 akun per aplikasi medsos. Jadi sifatnya bukan akun pribadi. Kalau soal pengawasan di lapangan itu ranah Bawaslu. Kami hanya bicara aturannya,” kata Ilyas.

Kata Ilyas, jika ada akun pribadi yang tampil di medsos, pertanggungjawabannya bukan parpol. Sementara yang diakui KPUD adalah akun parpol.

“Kita sudah surati semua parpol, terkait hal ini, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 33 tahun 2018,” jelasnya.

Ditambahkan dia, dari Sembilan bentuk kampanye, yang sudah diperbolehkan untuk dilakukan ada tujuh kategori. Dua bentuk kampanye seperti rapat umum dan iklan di media, baru bisa diselenggarakan pada 24 Maret-13 April 2019.

“Itupun difasilitasi KPUD. Jadi sekarang belum boleh iklan di media cetak, elektronik dan lainnya,” jelasnya.(*)

Editor : Andri Damanik

Baca Juga: Nyebarkan Bahan Kampanye, Caleg Harus Bawa Izin dari Kepolisian




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Gubernur Al Haris Tutup Hari Krida Pertanian ke-52 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024

JAMBI - Gubernur Jambi, Al Haris, secara resmi menutup kegiatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-52 tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung di arena ex-MTQ Kabupat

Advertorial

Gubernur Jambi Al Haris Pimpin Peringatan HUT ke-79 PGRI dan HGN 2024 di Tebo

JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris menghadiri dan memimpin peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekaligus Hari Guru Nas

Advertorial

Gubernur Al Haris Tegaskan Pentingnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

JAMBI - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi. Pernyataan ini disampaikannya s

Advertorial

Sopir BNI Kualatungkal Dipecat Sepihak, Diduga Masalah Sepele

TANJABBAR - Supervisor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), diduga memecat salah seorangĀ  Karyawan k

Berita Daerah

IJTI Kecam Arogansi Oknum Kadis Koperindag Tanjabbar, Beri Waktu 24 Jam untuk Klarifikasi

TANJABBAR - Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Jambi, sangat mengencam atas tindakan arogan oleh oknum Kadis Koperindag Tanjabba

Berita Daerah


Advertisement