BATANG ASAM – Dua PMKS di Suban, PT Persada Alam Jaya (PAJ) maupun PT Fortius Wajo Perkebunan (FWP) belum memiliki studi kelayakan pengolahan limbah cair.
Hal ini dikatakan Kepala BLHD Kabupaten Tanjab Barat Hamzah Pansuri saat sidak di pabrik kelapa sawit tersebut.
Hamzah mengatakan, khusus limbah B3, harus ada izin, karena berbahaya bagi lingkungan.
Kendati kedua perusahaan masih melakukan uji komisioning, izin-izin terkait lingkungan harus dilengkapi.
Dikatakan Hamzah, kolam penampungan limbah milik PT PAJ secara umum sudah baik. Hanya saja, secara teknis ada yang perlu ditambah, seperti sumur pantau dan debit limbah yang dikeluarkan.
Sedangkan di PT Fortius, kolam limbah lebih kecil dibanding PAJ. Bahkan, terlihat pada kolam pembuangan pertama, limbah panas hampir mencapai permukaan tanah.
Hamzah khawatir, jika pada musim hujan, limbah ini akan meluber dan membanjiri pabrik, sebab posisi kolam limbah berada di dataran tinggi.
Disamping itu, adanya dugaan anak danau yang berada di belakang pabrik Fortius mengalami perubahan warna. “Ini kan danau alam, bukan buatan. Tentu tidak boleh tercemar. Ini kok bisa berubah warnanya,” ujar Hamzah saat sidak di lokasi, Kamis lalu.
Terpisah, Manager PT PAJ, Johan berjanji akan menyelesaikan semua perizinan termasuk studi kelayakan pengolahan limbah cair (Land Aplication). Begitu juga dengan Kasdari, Manager PT Fortius, izin pengolahan limbah cair sedang dalam pengurusan.
Kedua perusahaan ini mengaku, izin pengambilan air tanah (di PT PAJ) dan air permukaan (di PT Fortius) juga masih dalam pengurusan di Provinsi.
Editor : Andri Damanik
TANJABBAR – Memantau operasi pasar murah di Terminal Kota Kualatungkal, Ketua Komisi II DPRD Tanjabar Suprayogi Syaiful turun langsung ke lokasi, Sabtu (11/04
TANJABBAR – Ketua DPRD Tanjabbar Hamdani dan anggota DPRD Tanjabbar menghadiri Soft Opening ORIS Experience Cafe 2 Tungkal yang berlokasi di samping alun –
TANJABBAR – Fraksi-fraksi di DPRD Tanjabbar menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 2025 yang disampaikan dalam Paripurna DPRD Tanjabbar. Pers
TANJABBAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi meningkatkan eskalasi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal
TANJABBAR - Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hamdani, S.E., menghadiri undangan persiapan pengamanan yang digelar secara virtual dari Mabes Polri pada