KUALATUNGKAL – Anggota Komisi II DPRD Tanjabbar Suprayogi Syaiful meminta kepada TAPD Pemkab Tanjabbar untuk tidak memangkas anggaran hibah untuk nelayan. Meski angkanya hanya Rp 1,5 m, bantuan hibah ini sangat dinanti nelayan di Tanjabbar.

Yogi sapaan akrabnya menuturkan, kantong-kantong kemiskinan banyak di strata lingkungan nelayan. Dengan demikian bantuan pemerintah sangat berharga bagi nelayan.

Bantuan hibah yang biasanya disalurkan ke nelayan berupa alat tangkap ikan, jaring dan sebagainya. Bantuan ini tentu diberikan melalui kelompok-kelompok nelayan yang di Tanjabbar.

Disamping itu, Politisi Partai Golkar ini juga meminta alokasi anggaran untuk nelayan di kabupaten ini ditambah.  Seperti halnya di kabupaten tetangga (wilayah Tembilahan,red), jumlah nelayannya tak sebanyak di Tanjabbar, namun anggaran bantuan dari pemerintah daerah mencapai Rp 15 miliar.

“Karena kantong-kantong kemiskinan banyak di masyrakat pesisir nelayan, oleh sebab itu pemerintah wajib perbesar cost anggaran untuk masyarakat nelayan, untuk mengentaskan angka kemiskinan,” ujarnya.

Pria yang juga ketua HNSI Tanjabbar ini meminta ke Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjabbar untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir nelayan, salah satunya meminalisir angka kemiskinan. “Ya bagaimana caranya, kesejahteraan nelayan harus diangkat,” timpal dia.

Diwartakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tanjabbar terpaksa menggeser anggaran untuk dua kepentingan, diantaranya penanganan Covid-19 dan mengatasi defisit anggaran.

Sebagaimana dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanjab Barat, Agus Sanusi kepada awak media, bahwa Pemkab Tanjabbar memprediksi mengalami defisit anggaran sebesar Rp137,8 Miliar.

Agus Sanusi menerangkan bahwa pihaknya sudah membuat simulasi mengenai defisit anggaran tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaporkan kepada Bupati. Prediksi defisit ini dilihat dari beberapa kali perubahan di APBD 2020.

Pihaknya telah mengadakan rapat dengan OPD terkait dengan prediksi defisit anggaran yang nilainya cukup besar tersebut. Sekda mengatakan seluruh OPD di lingkup pemerintahan Tanjab Barat diminta untuk merasionalisasikan anggaran.

“Silahkan rasionalisasi secara internal dan dilaporkan kepada pak Bupati melalui Tim TAPD. Kita sisir mana yang bisa kita tunda dulu. Jadi di samping defisit, PR kita itu ada dua, satu mengatasi defisit dari dana pusat, satu lagi dari penangganan covid,” ungkapnya.

Nilai defisit anggaran ini sangat kecil jika dikaitkan dengan anggaran untuk penangganan Covid 19. Anggaran Covid 19 menurutnya bisa lebih besar nilainya dari pada defisit anggaran.(*/Andri Damanik)