SAROLANGUN – Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Bappeda melaksanakan Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 di Aula Kantor Bappeda, Selasa (20/2/2024).

Acara yang dibuka oleh Pj Bupati Sarolangun, Bachril Bakri tersebut dihadiri oleh Plt Kepala Bappeda, Maria Susanti, para Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Kepala SKPD dan Camat lingkup Pemkab Sarolangun.

Pj Bupati Sarolangun dalam arahannya mengatakan, Forum Gabungan Perangkat Daerah ini merupakan rangkaian dari tahapan perencanaan dari forum sebelumnya guna merumuskan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing – masing Perangkat Daerah.

” Usulan – usulan dari masing – masing Perangkat Daerah tersebut juga harus disesuai dengan arah kebijakan provinsi dan Nasional,” katanya.

Masih dikatakan oleh Bachril Bakri, usulan dari masing – masing Perangkat Daerah ini selanjutnya nanti akan digunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 menjadi Rancangan RKPD.

” Forum ini juga sebagai bahan klarifikasi usulan – usulan dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan, yang mana Bappeda akan mengkoordinasikannya sekaligus menyeleksi program apa saja benar – benar menjadi prioritas,” jelas Bachril Bakri

Sementara itu Plt Kepala Bappeda, Maria Susanti dalam laporannya menyebutkan, Forum ini sebagai bahan untuk analisis usulan dan target kinerja masing – masing Perangkat Daerah, Reses DPRD yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD serta menyelaraskan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang tingkat kecamatan yang telah kita laksanakan bersama-sama beberapa waktu yang lalu.

” Dalam forum ini kita akan menyelaraskan rancangan awal RKPD untuk menjadi dasar penyempurnaan RKPD tahun 2025, sekaligus optimalisasi perencanaan program untuk masing – masing Perangkat Daerah,” ucap Maria Susanti.

Sambungnya, jika kegiatan Forum Gabungan Perangkat Daerah ini akan diselenggarakan mulai dari tanggal 27 Februari sampai dengan 7 Maret 2024, dengan harapan mendapat klarifikasi dari perangkat daerah.(*/nop)