KUALATUNGKAL - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tanjabbar Suprayogi meminta BPKP mengaudit saham PT TJP. Sejumlah pihak menginginkan transparansi kontrak kerja sama antara PT TJP dengan PetroChina.

"Kita kaya gas, kok bisa PT TJP kehabisan gas. Kalau memang kontrak habis, kan bisa diperpanjang. Kita minta soal ini harus transparan," kata Suprayogi.

Yogi mengatakan, PT TJP diketahui memiliki ikatan kontrak dengan PLN melalui penjualan daya. "Pasti ada keuntungan dari kerja sama ini. Kenapa PT TJP tiba-tiba tutup. Kehabisan gas itu bukan alasan masuk akal," kata Yogi.

Dia meminta semua pihak fokus menangani masalah listrik di Tanjabbar, termasuk Gubernur Jambi harus turun tangan.

Manager Operasional PT TJP Dicky Riadi membenarkan, kontrak gas dengan PetroChina telah berakhir terhitung 19 Maret 2017.

Menurut Dicky, PT TJP masih menunggu suplai gas dari PT GJE, mitra kerja PetroChina.

"Kita nunggu sumber gas baru. Kalau dari Rivah 19 sudah tidak memungkinkan, hanya mampu menghasilkan 5 MW. Dan dalam aturannya memang tidak bisa diperpanjang," papar Dicky.

Sebelumnya diberitakan, pasca tutupnya PT TJP, suplai listrik ke Kualatungkal sempat terganggu. Untungnya, PLN langsung konek ke GI Sabak dan menambah pasokan listrik dari Excess Power PT LPPPI menjadi 4,5 MW.

Kebutuhan listrik di Kualatungkal dan sekitarnya diatasi dari dua sumber ini. Sementara wilayah Ulu, disuplai dari PLTMG Purwodadi, sumber gas dari PDPDE.(*)

Editor : Andri Damanik