JAKARTA - Eksekutif wilayah Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Jambi kembali melakukan aksi unjuk rasa di Kementrian ATR BPN bersama Serikat Tani Nelayan (STN) Jambi dan 4 KTH Kumpeh, Kamis 26 Oktober 2023.

Dalam aksinya, massa menuntut Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR BPN) segera membatalkan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Riki Kurnia Kertapersada (RKK) yang  gugur dalam dalam Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negri (PTUN) Medan yang berkonflik dengan PT.Waskita.

Bona Tua Sinaga Ketua EW LMND Jambi dalam orasinya menyampaikan bahwa Kementrian ATR BPN harus mengambil tindakan tegas dengan membatalkan HGU PT. RKK karena tidak lagi memiliki legalitas yang sah akan tetapi di aksi pertama pihak Kementrian ATR BPN hanya memberikan angin segar kepada masyarakat tanpa ada tindak lanjut dari hasil mediasi.

"Akibat kelalain ataupun keterlambatan Kementrian ATR BPN dalam membatalkan HGU RKK jugalah yang membuat petani 4 KTH semakin menderita dan tertindas sehingga berujung di sel jeruji besi Polda Jambi," tutur Bona Tua.

Bona menambahkan, penangkapan petani anggota 4 KTH Kumpeh tidak sesuai dengan prosedur, lantara status lahan eks HGU RKK masih berstatus Quo ataupun tidak dikuasai pihak manapun.

Sampai kapan aksi di Kementerian ATR/BPN RI? Bona mengatakan, massa aksi masih bertahan hingga tuntutan petani dikabulkan. “ Saat ini telah mendirikan tenda untuk bertahan menginap di halaman kantor Kementrian ATR BPN sebelum tuntutan-tuntutan petani dikabulkan,” tukas Bona.(*/red)