Mahasiswa Aksi di DPRD Tapsel, Ini Tuntutannya


Selasa, 02 Agustus 2022 - 01:52:51 WIB - Dibaca: 973 kali

Puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Bawah Tanah mendatangani kantor DPRD Tapsel, Senin 1 Agustus 2022.(*/fadly) / HALOSUMATERA.COM

TAPSEL|HALOSUMATERA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Bawah  Tanah (Underground Student Movement) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (1/8/22).

Mereka berorasi tepat di depan gedung rakyat Tapsel itu, sembari menyuarakan soal oknum PLTA yang diduga melanggar Fatwa MUI dan Perda.

Kordinator Aksi, Amrul Safii Harahap menyampaikan beberapa tuntutan. Pertama,  meminta kepada Bupati Tapsel, agar menindak tegas oknum-oknum karyawan dan sekelas manager PLTA Marancar yang telah meneguk minuman keras dengan unsur kesengajaan di wilayah kerja daerah Tapanuli Selatan. Menurut Amrul, perbuatan itu sudah melanggar fatwa MUI dan peraturan daerah, serta mencoreng nama baik kearipan lokal di bumi Tapanuli Selatan.

Tuntutan kedua,  meminta kepada Bupati melalui dinas ketenagakerjaan dan  DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, agar segera memanggil dan meninjau kembali keputusan pihak perusahaan PT NSHE terkait pemecatan PHK secara sepihak, tanpa melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dan telah mengkangkangi undang undang ketenaga kerjaan.

“Ketiga, meminta kepada DPRD dan dinas lingkungan hidup, agar segera memanggil dan mencabut izin perusahaan  PLTA, terkait adanya pengrusakan lingkungan hidup, dengan sengaja membuang tanah ke daerah aliran sungai, dimana kita ketahui indikasi banjir di Muara Batang toru Itu terjadi karena pendangkalan daerah aliran sungai akibat tumpukan tanah dan kayu,” ujar  Amru dalam orasinya, Senin (1/8/22).

Setelah mendegar tuntutan dari massa Gerakan Mahasiswa Bawah Tanah, perwakilan DPRD dari beberapa komisi menyambut dan mempersilahkan perwakilan mahasiswa masuk ke ruangan untuk melakukan rapat dengar pendapat.

Secara terpisah, Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Bawah Tanah Mittun Hadamean Hasibuan menambahkan, aksi ini dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan,  karena mahasiswa percaya bahwa  perwakilan rakyat  mampu menampung aspirasinya.

“Kami masih ingin mempercayai perwakilan kami di DPRD, untuk menyuarakan tuntutan kami hari ini,” pungkas Mittun.

Setelah rapat dengar pendapat, puluhan massa aksi meninggalkan Kantor DPRD Tapsel dengan tertib.(*/fdl)

 




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Albert Chaniago Sebut Ada Bagian Retak di Pintu Air Parit 10 dan Kini Diaudit Khusus BPKP

TANJABBAR – Polemik Mega Proyek Pintu Air Parit 10 Desa Tungkal I Kabupaten Tanjabbar terus bergulir. Proyek senilai Rp 4 miliar tersebut kini sedang diau

Berita Daerah

Sorotan Proyek Pintu Air Rp 4 M, Ini Tanggapan Ketua DPRD Tanjabbar

TANJABBAR – Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani SE mengaku kaget besaran anggaran proyek pintu air Parit 10 Desa Tungkal I senilai Rp 4 Miliar. Disampnig itu,

Berita Daerah

Proyek Pintu Air Rp 4 M Disorot Sejak Tender, Kini Sedang di Audit BPK RI?

TANJABBAR – Proyek Pintu Air yang menelan anggaran Rp 4 Miliar di Parit 10 Desa Tungkal I disorot. Proyek ini dianggarkan melalui Dinas PUPR Tanjabbar ber

Berita Daerah

Pemprov Jambi Terbitkan SE Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Salah Satunya Larangan Pesta Kembang Api

JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan Surat Edaran Nomor 3280/ SE/ DISBUDPAR - r.1/ XII/2025 tentang Penyelenggaraan Perayaan Malam Tahun Baru 2026 di P

Berita Daerah

Korban Penghinaan Gugat Ganti Rugi Rp 540 Juta di PN Tanjabtim

TANJABTIM - Perkara dugaan penghinaan yang melibatkan Nur Salamah binti Muhammad Natsir sebagai Penggugat dan Mardiana alias Yana binti H.M. Nur sebagai Terguga

Hukum & Kriminal


Advertisement