Masih Banyak Tapal Batas Desa yang Belum Rampung


Selasa, 11 April 2017 - 23:33:21 WIB - Dibaca: 1499 kali

Kabag Pemerintah dan Otoritas Desa Dianda Putra.(dok/IT) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL – Tapal batas di desa pemekaran masih banyak yang belum rampung. Tak heran, masih ada masyarakat di desa-desa kebingungan saat mengurus surat menyurat.

Seperti yang terjadi di Desa Dataran Kempas Kecamatan Tungkal Ulu. Warga setempat, Bella (19) mengaku bingung untuk berurusan ke kantor desa mana jika ingin mengurus surat menyurat.

Menurut Bella, belum ada kejelasan tapal batas antara desa Dataran Kempas dengan dengan desa lainnya.

Menanggapi hal ini, Kabag Pemdes melalui Kasi Penataan dan Administrasi Desa, Tamri Eriady dikonfirmasi wartawan mengatakan, terkait hal ini pihaknya masih menunggu laporan dari Bagian Pemerintahan dan Otoritas Daerah Pemkab Tanjabbar.

"Memang sekarang untuk persoalan tapal batas, menurut Permendagri Nomor 45 tahun 2016, tanggung jawab Pemdes.Tapi saat ini kita belum membentuk tim", katanya.

Ketika ditanya apa alasannya? Tamri mengatakan terkendala dengan anggaran. “Untuk melaksanakan kegiatan itu, harus ada dana. Saat ini belum ada dana yang turun. Jadi kita akan tunggu dulu. Begitu juga‎ untuk menentukan batas dari Desa antara desa, itu kan harus dibuatkan patoknya. Nah untuk membuat patok-patok ini harus ada dana kan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan dan Otoritas Desa, Dianda Putra dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan, untuk tapal batas Desa di Kecamatan, sejak tahun 2016 sudah diatur dalam Permendagri. Dalam Permendagri itu, penyelesaian tapal batas desa ditetapkan di Bagian Pemdes Kabupaten.

Hanya saja, tapal batas desa yang dibuat sebelum tahun 2016 masih berupa denah, dan sebagian tidak valid.

“Makanya masih ada masyarakat yang terbentur dalam mengurus administrasi, seperti yang terjadi di Desa Dataran Kempas yang merupakan desa pemekaran dulunya,” kata mantan Camat Batang Asam Ini.

‎Dianda merincikan, dari 114 desa di Tanjabbar, tapal batas yang sudah rampung dan sudah dipasang patok berkisar 14 desa.

Tapal desa yang telah rampung diantaranya, Desa Bukit Indah, Desa Sungai Jering, Desa Mekar Jati, Desa Pasar Senen, Desa Kayu Aro‎ Kecamatan Pengabuan, Pematang Tembesu dan Kampung Baru.

“Sekitar 14 desa yang sudah ada titik koordinatnya, patok bahkan sudah ada. Ini tidak bisa diganggu sudah permanen,” kata Dianda.

Sementara itu, soal tapas batas ‎antara Kabupaten sebagian besar sudah selesai, mulai dari perbatasan Indra Giri Ilir, Muaro Jambi, Tebo, Batanghari.

Kata dia, hanya batas Tanjabbar dan Tanjab Timur yang sebagian belum selesai dan masih dalam proses di Provinsi Jambi. “Sebab yang memutuskan tapal batas Kabupaten itu kewenangan Provinsi,” timpalnya.(*/Rita)

Editor : Andri Damanik




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Posisi Polri Dibawah Presiden Sudah Sesuai Dengan Struktur Pemerintahan Indonesia

Oleh : Dr. Nuraida Fitri Habi, S.Ag, M.Ag - Dosen Fakultas Syariah UIN Jambi Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) adalah lembaga negara yang bertanggun

Opini

Pastikan Keamanan Ibadah, Polres Tanjab Barat Kawal Pesta Perak 25 Tahun HKBP Simpang Rambutan

TANJAB BARAT – Jajaran Polres Tanjung Jabung Barat melaksanakan pengamanan ketat pada kegiatan Perayaan Pesta Perak 25 Tahun Gereja Huria Kristen Batak Protes

Advertorial

Kapolda Jambi Dianugerahi Gelar Adat Adipati Utamo Siginjai Sakti

JAMBI - Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar menerima penganugerahan gelar adat Melayu Jambi, di Balairungsari LAM Jambi, Rabu 21 Januari 2026. Penyematan G

Berita Daerah

Polda Jambi Kerahkan 123 Personel Gabungan, Evakuasi Korban Tertimbun Longsor di Sarolangun

SAROLANGUN - Kecelakaan kerja kembali terjadi, sebuah insiden longsor menimpa sejumlah warga di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sar

Berita Daerah

SN Simpan Narkoba dalam Kotak Rokok, Kini Diamankan di Polres Tanjabbar

KUALA TUNGKAL – Polres Tanjung Jabung Barat terus menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Satuan Reserse Narkoba (Satresna

Hukum & Kriminal


Advertisement