MUAROJAMBI - Setelah sekian lama berkonflik, akhirnya warga Dusun Pematang Bedaro, Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi berdamai dengan PT.FPIl.
Masyarakat dan pihak perusahaan sepakat untuk berdamai dengan sejumlah persyaratan yang tentunya disaksikan oleh pihak terkait.
Dengan perdamaian tersebut, masyarakat dengan sadar dan tanpa paksaan keluar dari lahan yang sebelumnya dikuasai. Semua atribut termasuk pondok-pondok yang telah didirikan oleh masyarakat dibongkar.
Pembongkaran tersebut disaksikan oleh TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah desa dan instansi terkait lainnya.
Hadir dalam pertemuan itu, Kapolres Muaro Jambi AKBP Muharram Artha, Dir Intel Polda Jambi, Kombes Pol Ronalzie Agus, Dir Krimum Polda Jambi, perwakilan TNI, perwakilan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah desa dan sejumlah pihak terkait.
Kepala Desa Teluk Raya Zailani, ketika dikonfirmasi di lapangan menyebut jika perdamaian yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak perusahaan ini dimediasi oleh pihak Polda Jambi, TNI dan pemerintah daerah.
"Alhamdulillah masyarakat bersama pihak perusahaan sepakat berdamai. Terimakasih kepada pihak terkait seperti TNI, Polri dan pemerintah yang telah memediasi," kata Zailani.
Menurut Zailani, pihak perusahaan sudah sepakat dengan pola plasma, yaitu 20 persen dari lahan yang dikuasai oleh pihak perusahaan.
Selama ini, sistem plasma sudah dijalankan, namun belum sepenuhnya terealisasi. Masih ada beberapa hektare lahan yang belum diserahkan kepada masyarakat.
"Lahan yang belum diserahkan tersebut rencananya bakal dibentuk kerja sama dengan cara kemitraan. Dan itu akan dibahas oleh tim sembilan," kata Zailani lagi.
Sementara itu, Operasional Manager PT FPIL, Bahrun Batubara yang juga ditemui di lokasi menyebut jika permasalahan dengan masyarakat sudah selesai dan berakhir damai.
"Kita sepakat berdamai dan membentuk kerjasama dengan sistem kemitraan," kata Bahrun Batubara.
Untuk diketahui, perseteruan antara masyarakat Dusun Pematang Bedaro dengan PT FPIL sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Bahkan beberapa bulan lalu perusahaan sempat diduduki oleh masyarakat.
Masyarakat melakukan pemblokiran pintu gerbang perusahaan. Pemblokiran tersebut hampir terjadi selama dua pekan lamanya.
Karena sudah tidak sesuai ketentuan, akhirnya pihak kepolisian membubarkan paksa masyarakat yang memblokir tersebut. Pembubaran ini menuai pro dan kontra, bahkan dilapangkan terlihat pihak keamanan terlalu arogan. Puluhan masyarakat waktu itu diamankan dan digelandang ke Mapolda Jambi. (*)
Editor: Andri Damanik
TANJABBAR – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Albert Chaniago, SP, turut hadir dalam Musyawarah P
TANJABBAR - Semangat perjuangan bersama dalam membangun daerah tergambar jelas dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jambi ke-68 yang berlangsung khi
TANJABBAR - Memasuki masa Reses ke-II tahun sidang 2024/2025, Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mari
TANJABBAR - Bentuk kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Albert Chaniago, S.P.
TANJABBAR - Ketua Komisi III DPRD Tanjabbar (Tanjabbar), Albert Chaniago, S.P., menghadiri rapat koordinasi terkait penyelesaian permasalahan jalan Lintas