KUALATUNGKAL – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjabbar Ir Netti Martini, M.Sc mendadak dipindahkan ke Inspektorat Tanjabbar Senin (27/5). SK mutasi baru dikeluarkan Senin siang.

Tak hanya Kadis Perkim, dua staf yang menjabat pejabat pengadaan barang dan jasa di dinas ini juga dipindahkan ke Kantor Camat Senyerang dan Kantor Lurah Senyerang, Senin (27/5).

Staf Dinas Perkim yang dimutasi tersebut adalah Tatak Supriyadi ST, Pengawas Kasubab Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Dinas Perkim sekaligus menjabat jabatan fungsional sebagai pejabat pengadaan di Dinas Perkim.

Tatak diberhentikan dalam jabatan tersebut melalui SK Bupati Tanjab Barat Nomor 718/Kep.Bup/BKPSDM/2019 tertanggal 23 Mei 2019. SK ini langsung ditandangani Bupati Tanjabbar Dr Ir H Safrial MS.

Satu lagi adalah M Iqbal, Pelaksana Penyusun Renana Pemanfaatan Kawasan Dinas Perkim Tanjabbar, dipindahkan ke Kantor Lurah Senyerang dengan jabatan baru sebagai Pelaksana Pengadministrasi Umum Kelurahan Senyerang. M Iqbal diberhentikan dari jabatan lama melalui SK Bupati Nomor 719/Kep.Bup/BKPSDM/2019 tentang Mutasi Pegawai ASN di Lingkup Pemkab Tanjabbar.

Terkait mutasi mendadak ini, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Pemkab Tanjab Barat, Ir Netti Martini, M.Sc menyebut Pemkab Tanjab Barat telah melakukan tindakan semena-mena terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perkim Tanjab Barat.

Bukan kali ini saja, sebelumnya Kabid Perumahan Apri Dasman dicopot dari jabatannya digantikan Kabid Perumahan David Sihombing ST. David Sihombing juga digeser ke staf Dinas Lingkungan Hidup Daerah pasca menayangkan 12 paket proyek di Dinas Perkim.

Kata Netti, penonjoban ini kental kaitan dengan adanya dugaan penolakannya terhadap intimidasi oknum dekat bupati, terkait pengaturan sejumlah proyek di Dinas Perkim Tanjabbar.

Netti mengatakan dia tetap taat dan berpegang teguh pada aturan main yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Ya hari ini saya sudah terima SK nonjob, saya ini eselon II kenapa pemberhentian ini tidak melalui mekanisme sesuai dengan UU ASN, pemberhentian ini kangkangi UU ASN, " tegas Netti Martini, Senin (27/5/2019).

Netti mempertanyakan dasar penonjoban karena Pemkab sejauh ini, ujar Netti, belum ada mengantongi rekomendasi dari KASN.

"Dasarnya apa, ini sudah tindakan semena- mena mengunakan kekuasaan untuk kepentingan oknum tertentu yang ingin mengatur kegiatan di perkim," beber Netti.

"Sebagai PA saya yang bertanggung jawab atas kegiatan di perkim, kenapa harus pihak luar yang mengatur di dinas perkim ini," kata Kadis Perkim, Netti Martini.

Untuk diketahui, sebelum pemutasian Kadis dan dua staf Perkim ini, Dinas Perkim baru saja menayangkan 89 paket pekerjaan yang terdiri Jalan Beton dan Jembatan Beton.

Dilaporkan ke Polisi

Pencopotan Kadis Perkim Tanjabbar Netti Martini dan pra stafnya diduga berkaitan erat dengan penolakan terhadap intervensi orang istana, yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan orang nomor satu di Bumi Serengkuh Dayung Serentak ke Tujuan Ini.

Untuk diketahui, orang dekat bupati tersebut kini juga dilaporkan sejumlah penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait soal maladministrasi, dugaan pemalsuan data pada rekrutmen CPNS 2010 lalu. Laporan ini disampaikan ke Mapolres Tanjabbar, pada Rabu siang (22/5).

Ketua LSM LAP2DP Tanjabbar, Muchtar AB membenarkan bahwa dia bersama LSM Petisi melaporkan soal dugaan pemalsuan data yang melibatkan AA.

Dalam laporan tersebut, pihaknya melampirkan berkas yang menguatkan indikasi pemalsuan data.

Muchtar menambahkan, bahwa pihak Inspektorat dan BKPSDM Tanjabbar jangan tinggal diam, dan sebaiknya menelusuri kebenaran dari kasus ini.

Secara terpisah, Kapolres Tanjabbar AKBP ADG Sinaga S Ik melalui Kasat Reskrim IPTU Dian Purnomo S Ik MH dihubungi  wartawan Senin Siang (27/5), mengaku masih masih mengklarifikasi laporan tersebut.

“Kita masih masih mengklarifikasi beberapa pihak terkait. Nanti dikabari apa hasilnya kalau sudah tuntas ya," kata Kasat Reskrim.

Sebelumnya, Kepala BKPSDM Tanjabbar Encep Jarkasih mengaku siap memberikan data jika memang dibutuhkan aparat penegak hukum. "Tentu kita izin bupati juga, dan kita siap kalau memang diperlukan data dan regulasi yang berkaitan dengan masalah ini," ungkapnya.(*/hky/nik)

Editor : Andri Damanik