JAKARTA|HALOSUMATERA – Pelabuhan Roro Kualatungkal, Kabupaten Tanjabbar kini telah menjadi aset daerah. Pelabuhan Roro telah diserahterimakan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI kepada Pemerintah Kabupaten Tanjabbar, di Ball Room, Sheraton Grand Jakarta Hotel, Jumat siang (10/6/22).
Penandatanganan hibah Pelabuhan Roro dilakukan Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Marta Hardisarwono, SE,M Si kepada Bupati Tanjabbar yang diwakilkan oleh Kadishub Tanjab Barat Syamsul Juhari.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjabbar Syamsul Juhari dikonfirmasi halosumatera.com, Jumat (10/6/22) mengatakan, setelah dihibahkannya Pelabuhan Roro tersebut maka pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk menetapkan regulasi, baik itu terkait pemeliharaan, pengawasan dan operasional pelabuhan roro.
Selama ini, kata Syamsul, Pelabuhan Roro masih menjadi aset pusat, sehingga dalam pengoperasionalan di lapangan, regulasinya masih mengacu ke pusat.
“Setelah ini kita akan sampaikan ke Bupati, apakah nanti akan dibuatkan perda atau perbup terkait pemeliharaan, pengawasan dan operasional pelabuhan roro ini,” kata Syamsul dihubungi halosumatera.com, via telpon seluler, Jumat siang.
Syamsul menuturkan, saat ini mengenai golongan kendaraan yang bisa melewati Pelabuhan Roro, maksimal golongan V dengan kapasitas maksimal 15 ton. Kedepannya, melalui regulasi yang disusun, pihaknya akan mengutamakan tonase, agar Pelabuhan Roro tetap terawat.
“Bisa sajakan golongan V tapi tonase melebihi ketentuan. Makanya kita akan ajukan timbangan di Pelabuhan Roro, jadi kedepannya kendaraan yang masuk sesuai tonase yang ditentukan. Agar pelabuhan roro ini tetap terawat,” ujar Syamsul.
Syamsul mengatakan, pengusulan hibah Pelabuhan Roro ini telah lama dilakukan, sejak Bupati sebelumnya, persisnya di tahun 2019.
“Alhamdulillah, hari ini aset pusat ini telah dihibahkan ke Pemkab Tanjabbar. Kita akan memikirkan regulasi kedepannya, dan tentunya akan dilaporkan ke bupati, seperti apa regulasinya,” ungkap dia.
Seperti diketahui, Pelabuhan Roro dibangun sekitar 2003 lalu dengan anggaran mencapai Rp 20 miliar. Pembangunan sempat terhenti di tahun 2012 silam.(*/nik)
Analisa oleh Roland Pramudiansya Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Provinsi Jambi Di tengah hiruk pikuk dinamika penegakan hukum yang terus
JAMBI – Dr. (HC) Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali Bin Hasyim Bin Yahya hadir ditengah-tengah keluarga besar Polda Jambi. Kehadiran ulama kharismatik itu me
Kota Jambi - Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ifa Sudewi mengambil sumpah 76 advokat dalam sidang terbuka yang digelar di Pengadilan Tinggi Jambi, Kamis 20 Novemb
MUARO JAMBI - Bangga dan terharu, tampak dari raut wajah Jenderal Bintang Dua, Irjen Pol Krisno H. Siregar. Hal itu terlihat jelas saat menyaksikan anggota Pold
Oleh : Dr. Arfa’i,S.H.,M.H - Dosen Hukum Tata Negara FH Univ Jambi Polri dan Jabatan Sipil Berbasis Penegakan Hukum : Harmonisasi UU Polri, ASN dan Putus